Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai pesan Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tak boleh diabaikan.
Seperti diketahui, LaNyalla meminta Luhut untuk tak meneruskan polemik penundaan Pemilu 2024.
Menurut LaNyalla, isu tersebut bisa memicu kemarahan publik.
Menurut Refly, pernyataan LaNyalla tak bisa dianggap remeh. Pasalnya, sebagai ketua DPD, LaNyalla tentu juga memiliki big data tersendiri terkait isu penundaan pemilu 2024 di masyarakat.
“Saya yakin LaNyalla punya big data, sehingga dia bisa membantah pernyataan Luhut soal 110 juta rakyat Indonesia yang ingin pemilu ditunda,” ujarnya dikutip dari kanal YouTube Refly Harun, Selasa (5/4).
Baca Juga: Ketegasan SBY Nggak Main-main Soal Tiga Periode, Refly Harun Bongkar Sejadi-jadinya, Simak!
Advokat itu mengatakan bahwa angka yang disebut Luhut Binsar Pandjaitan sebenarnya tak ada.
“Sebab, orang sekarang lebih banyak bicara soal minyak goreng dibandingkan penundaan pemilu,” katanya.
Refly pun mengapresiasi pernyataan LaNyalla soal penolakan penundaan pemilu dan periodesasi presiden 3 periode.
Pasalnya, masyarakat Indonesia butuh pejabat yang mewakili aspirasi publik.
“Bagus. Ketua lembaga negara itu harus berani berdiri di garda terdepan untuk membela rakyat. Jangan malah membela konglomerat dan pejabat,” paparnya.
Lebih lanjut, Refly mengingatkan bahwa DPD dan DPR dipilih dan digaji oleh rakyat untuk mewakili kepentingan publik.
Baca Juga: Aminkan Suara Amien Rais Soal Jokowi Megalomania, Rocky Gerung: “Kegaduhan” Ini Bersumbu dari Dia!
“Mereka juga bertugas untuk mengawasi perilaku pemerintah, sehingga kerja pemerintah tak berat di eksekutif saja,” ungkapnya.(*)
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Bayu Muhardianto