Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jenderal Andika Bolehkan Keturunan Anggota PKI Gabung TNI, Respons Anak DN Aidit: Jelas Bukan...

        Jenderal Andika Bolehkan Keturunan Anggota PKI Gabung TNI, Respons Anak DN Aidit: Jelas Bukan... Kredit Foto: Antara/Nova Wahyudi
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengizinkan keturunan Partai Komunis Indonesia (PKI), untuk mendaftar sebagai anggota TNI. Karena menurutnya, dalam TAP MPRS Nomor 25 tahun 1965, tidak ada menyebutkan larangan untuk keturunannya.

        Menyikapi hal ini, anak keempat tokoh PKI Dipa Nusantara atau DN Aidit, yakni Ilham Aidit angkat bicara. Ilham menilai, keputusan itu bukan untuk membela keturunan PKI dan membiarkan paham komunis menyebar.

        "Pernyataan Jenderal Andika itu jelas bukan untuk memihak atau membela anak PKI atau bahkan mendukung komunisme," ujar Ilham dalam pesannya, Rabu 6 April 2022.

        Menurutnya, dalam TAP MPRS Nomor 25 Tahun 1965, hanya membahas mengenai pembubaran PKI dan larangan menyebarkan paham komunisme.  

        Baca Juga: Jenderal Andika Izinkan Anak Keturunan PKI Gabung TNI, Respons Slamet Maarif PA 212: Semoga...

        "Sama sekali tak menyebutkan larangan anak-anak PKI untuk mendaftar dan menjadi anggota TNI, dan lain-lain," katanya.

        "Pernyataan Jenderal Andika selaku Panglima TNI, justru memperlihatkan jiwa kenegarawanan beliau dalam melihat kehidupan berbangsa dan bernegara. Beliau pastilah tak memihak komunisme tapi justru beliau adalah seorang militer yg mengerti dan taat hukum, nasionalis sekaligus humanis," jelas Ilham.

        Dia mengatakan, tak ada aturan perundang-undangan yang melarang keturunan hingga keluarga eks PKI untuk menjadi bagian dari TNI. Termasuk tak ada larangan menjadi PNS dan tenaga pengajar atau profesi lainnya.

        Baca Juga: Terkuak! Jubir PB IDI Blak-blakan... Ternyata dokter Terawan Melanggar Kode Etik Ini, Nggak Nyangka!

        "Ada begitu banyak salah persepsi, ketika orang mengaitkan TAP MPRS Nomor 25/1965 dikaitkan dengan keturunan atau keluarga PKI," terangnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Bayu Muhardianto

        Bagikan Artikel: