Tutup Mulut Menterinya Soal 3 Periode, Jokowi Buat Senang Koalisi Maupun Oposisi!

Panasnya isu penundaan pemilu yang digulirkan para menteri dan partai koalisi beberapa pekan terakhir, bikin Presiden Jokowi gerah. Kemarin, Jokowi meminta para menteri stop bicara penundaan pemilu juga soal perpanjangan jabatan presiden. Jokowi meminta para menteri fokus menangani berbagai gejolak ekonomi. Sikap Jokowi ini membuat koalisi senang, oposisi juga girang.

Sikap tegas Jokowi itu disampaikan saat membuka Sidang Kabinet Paripurna, di Istana, Selasa (5/4) lalu. Namun, videonya baru di-share Sekretariat Kabinet, kemarin, di akun YouTube-nya.

Baca Juga: Meski Lamban, Pengamat Tetap Apresiasi Jokowi

Jokowi yang mengenakan setelan kemeja putih lengan panjang itu, awalnya menyinggung soal masalah ekonomi, mulai dari kenaikan harga minyak goreng alias migor, sampai harga Pertamax. Jokowi pun menyentil para menteri ekonomi yang pelit bicara soal kenaikan harga-harga kepada masyarakat.

Nah, saat akan menutup pidatonya, Jokowi menyinggung soal gaduh wacana perpanjangan jabatan presiden dan presiden 3 periode.

“Jangan menimbulkan polemik di masyarakat. Fokus bekerja dalam penanganan-penanganan kesulitan yang kita hadapi,” ucap Jokowi, pelan dengan menatap ke arah para pembantunya.

“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi mengenai urusan penundaan, perpanjangan, ndak,” tambah Jokowi, lalu menutup pidato.

Mendengar sentilan itu, nyaris tak ada menteri yang berani menatap wajah Jokowi. Mereka sibuk mencatat. Menko Polhukam Mahfud MD hingga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang sesekali melirik Jokowi, juga sigap memainkan balpoin di atas buku saku masing-masing.

Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang selama ini gencar ngomongin perpanjangan jabatan presiden, juga ikut mencatat pesan Jokowi.

Lalu apa kata Istana soal sikap Jokowi tersebut? Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko memaknai, penekanan Jokowi di akhir pidatonya yang menyoal para menteri yang terlibat polemik penundaan penundaan pemilu, bernada perintah. “Jelas, ini adalah penekanan dalam Ratas (sidang kabinet), penekanan. Perintah itu,” ucap Moeldoko, di Bina Graha, Jakarta, kemarin.

Baca Juga: Jokowi Tegur Luhut dan Segenap "Pembantunya" di Kabinet Soal Pemilu, Respons PKS Nggak Main-main!

Karena itu, dia juga meminta, publik untuk menyudahi polemik wacana 3 periode. Pemerintah, sebutnya, saat ini sedang fokus bekerja dalam menghadapi Pandemi Covid-19 dan mengantisipasi dampak akibat dari perang antara Rusia dengan Ukraina.

Pemerintah juga tengah menyusun skenario, karena kondisi geopolitik di Eropa tersebut berdampak pada ekonomi Indonesia. “Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan, bicara tiga periode. Presiden sudah jelas, mau ngomong apa lagi. Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi, saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini,” harapnya.

Sikap tegas Jokowi itu juga disambut baik oleh koalisi dan oposisi. Politisi PKB Luqman Hakim menanggapi pernyataan Jokowi itu dengan metafora: batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu.

Baca Juga: Setop Debat Jokowi 3 Periode! Moeldoko: Jangan Jadi Bahan Gorengan Tak Berkualitas

“Semoga perintah Presiden Jokowi itu menjadi batu nisan dari kuburan wacana penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden 2027 dan presiden tiga periode,” kata Luqman, kepada wartawan, kemarin.

Pihak oposisi juga girang. PKS salah satunya. Politisi PKS, Hidayat Nur Wahid memuji pernyataan Jokowi, terkait penundaan pemilu yang dinilainya tak lagi bersayap tersebut.

“Bagus sekali. Penegasan tak bersayap seperti ini yang diharapkan. Semoga tidak ada ralat dari Istana,” kata Wakil Hidayat kepada wartawan, kemarin.

Namun, Wakil Ketua MPR ini berharap, peringatan Jokowi kepada anak buahnya itu tidak berlalu hanya di bibir saja. Harus ada tindakan nyata. “Presiden (harus) menegur atau menghukum relawan/menterinya yang masih ngotot dengan penundaan atau 3 periode yang tak sesuai dengan arahan presiden Jokowi,” harapnya.

Fadli Zon, yang selama ini sering nyinyir ke pemerintah, ikut memuji Jokowi. “Menurut saya pernyataan itu bijak. Jadi biarlah pemilu itu sudah ada jadwalnya, dan jadwal itu sudah disepakati oleh DPR maupun pemerintah yaitu tanggal 14 Februari 2024,” kata anggota DPR dari Gerindra itu.

Kendati demikian, dalam kacamata pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno, pernyataan pamungkas Jokowi merespons polemik penundaan pemilu itu, masih kurang serius. “Karena tanpa disertai oleh 2 hal,” ucap Adi, ketika dikonfirmasi, tadi malam.

Hal pertama, sebut Adi, harusnya presiden dalam pidatonya disertai pernyataan tidak mau perpanjangan masa jabatan dan penundaan pemilu. Kedua, sentilan dan kemarahan itu ada gunanya kalau menteri yg memberi kegaduhan itu diganti.

Baca Juga: Singgung 'Yang Ada Visi dan Misi Presiden', Aktivis: Wacana 3 Periode Itu atas Perintah Jokowi?

“Jika itu dilakukan, maka dua jempol dari masyarakat. Tanpa itu, berarti hanya pernyataan politik normatif saja dari presiden,” pungkasnya.