Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Belum Habis Masa Jabatan, PM Pakistan Imran Khan Digulingkan Parlemen

        Belum Habis Masa Jabatan, PM Pakistan Imran Khan Digulingkan Parlemen Kredit Foto: Reuters/Aly Song
        Warta Ekonomi, Islamabad -

        Perdana Menteri (PM) Pakistan Imran Khan (69 tahun) digulingkan parlemen, Ahad (10/4/2022). Sebanyak 174 dari 342 kursi di parlemen menyatakan mosi tidak percaya. Partai Khan, Pakistan Tehreek-e-Insaf, langsung melakukan walk out usai voting.  

        "Mosi terhadap Perdana Menteri Imran Khan telah diloloskan," kata Ketua Majelis Rendah Ayaz Sadiq, Ahad.

        Baca Juga: China dan Pakistan Berbagi Keprihatinan atas Sanksi Barat ke Rusia

        Proses voting berlangsung alot selama 13 jam sejak Sabtu (9/4), karena diwarnai pidato-pidato panjang dari anggota parlemen partai Khan. Hasil voting kemudian dikukuhkan pukul 01.00 Ahad.  

        Pakistan kini diadang ketidakpastian politik. Khan yang tidak bisa menerima kekalahannya, menyerukan pendukungnya untuk menggalang aksi protes di jalanan. Sesaat setelah voting mosi tidak percaya, kontainer baja berukuran besar ditumpuk di jalan utama yang mengarah ke parlemen dan kantor-kantor diplomatik di Islamabad.

        Para pendukung Khan menuduh Amerika Serikat (AS) ikut campur tangan dalam penggulingan Khan. Tudingan ini ditampik AS.

        Pengganti Khan bakal dipilih dan dilantik parlemen pada Senin (11/4). Calon pengganti PM yang dijagokan Khan adalah Menteri Luar Megeri Shah Mahmood Qureshi.

        Namun, salah satu kandidat paling potensial adalah Shahbaz Sharif, adik mantan perdana menteri sebelumnya, Nawaz Sharif. Shahbaz Sharif memimpin Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N), yaitu partai terbesar dalam aliansi oposisi di parlemen. Aliansi ini memiliki beragam spektrum politik, mulai dari haluan kiri hingga ekstrem kanan.

        "Fajar baru telah dimulai… Aliansi inilah yang akan membangun Pakistan," kata Shahbaz Sharif di hadapan parlemen.

        Menurut para pengamat yang dikutip Aljazirah, Shahbaz Sharif memiliki hubungan baik dengan militer. Dalam tradisi politik Pakistan, militer biasanya mengendalikan kebijakan luar negeri dan pertahanan Pakistan. Sepanjang 75 tahun sejarahnya, hampir separuhnya dikuasai militer.

        Para jenderal Pakistan kerap mencampuri langsung ranah politik dan menggulingkan pemerintahan. Ini dialami kakak Shahbaz Sharif, yaitu Nawaz Sharif.

        Nawaz Sharif tersandung kasus korupsi dan namanya disebut dalam Panama Papers. Ia digulingkan Jenderal Pervez Musharraf. Sang jenderal kemudian menduduki kursi presiden.

        Pertama di Pakistan

        Khan berkuasa selama 3,5 tahun dari 5 tahun masa jabatannya. Ia menjadi PM pertama Pakistan yang digulingkan melalui mosi tidak percaya.

        Pakistan adalah negeri berkekuatan nuklir yang memiliki populasi sekitar 220 juta jiwa. Khan, mantan bintang olahraga kriket, meraih kursi PM pada 2018 atas dukungan militer.

        Namun, ia kehilangan dukungan mayoritas di parlemen setelah sekutunya menarik diri dari koalisi. Pengamat menilai, Khan bahkan juga kehilangan dukungan militer setelah perekonomian Pakistan juga terpuruk.

        "Mereka (militer --Red) tidak ingin terlihat mendukung dia dan menanggung kesalahan atas kegagalannya," kata pemimpin oposisi yang juga mantan perdana menteri Shahid Khaqan Abbasi, sebelum voting, "Jadi militer menarik dukungan mereka."

        Perpecahan Khan dengan militer dimulai November silam. Ia berbeda pendapat dengan Jenderal Angkatan Darat Qamar Javed Bajwa tentang penunjukkan kepala badan intelijen Pakistan.

        Pekan lalu, Bajwa mulai menjaga jarak dari Khan yang kerap berseberangan dengan AS. Bajwa bahkan mengatakan, Pakistan ingin memiliki hubungan baik dengan AS sekaligus Cina.

        Partai-partai oposisi mengatakan, Khan gagal memulihkan perekonomian yang dihantan badai pandemi Covid-19. Khan juga dinilai gagal memenuhi janjinya untuk membuat Pakistan bebas korupsi, sejahtera, dan dihormati di panggung dunia.

        Setelah PM baru terpilih, belum ada rencana pemilihan umum (pemilu) sebelum jadwal pemilu normal pada Agustus 2023. Saat ini pun Komiter Pemilu Pakistan yang bertugas menyelenggarakan pemilu, masih berkutat menyelesaikan data konstituen agar sesuai dengan data kependudukan 2017.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Muhammad Syahrianto

        Tag Terkait:

        Bagikan Artikel: