Klaim Big Data Bikin Gaduh, Demi Kebaikan Bersama Pak Jokowi Diminta Harus Tegas ke Luhut!

Pengamat politik Dedi Kurnia Syah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan menangani Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

"Seharusnya Presiden Jokowi mengambil sikap saat melihat gelagat kesewenangan Luhut," tegas Dedi dilansir dari GenPI.co, Jumat (15/4/2022).

Menurut Dedi, Jokowi juga harus menghentikan sikap Luhut yang arogan.

Salah satu contohnya, yakni menolak dan mengatakan masyarakat tidak berhak mendesaknya mebeberkan isi Big Data ke publik.

"Minimal Jokowi harus menghentikan kekuasaan Luhut. Sebab, dia berpotensi menyelewengkan kekuasaan atas nama membela Presiden," katanya.

Baca Juga: Ade Armando Bonyok Nama Anies Dibawa-bawa, Relawan Nggak Main-main Kali Ini: Saya Tegaskan...

Dedi menambahkan hal tersebut akan berdampak buruk, khususnya terkait tata kelola pemerintahan.

"Jelas ini tidak baik bagi Presiden," terangnya.

Dia menambahkan, Luhut sudah termasuk penyebar berita bohong atau hoaks.

Sebab, tidak ada bukti terkait Big Data yang dia klaim.

"Penyebar berita bohong yang berdampak pada stabilitas nasional, aksi demonstrasi, dan menyulitkan pemerintah berkomunikasi dengan baik pada publik," jelas dia.

Dia menuturkan, Luhut sangat layak dipecat dari kabinet karena menjadi pembuat keonaran dan tidak bisa membuktikan klaimnya.

"Luhut layak dipecat," tandas Dedi.

Baca Juga: Catat! Ini Sederet Pernyataan Opung Luhut yang Bikin "Gemas" Soal Big Data Penundaan Pemilu, Simak!

Sebelumnya Luhut menolak dan mengatakan bahwa mahasiswa Universitas Indonesia tidak berhak mendesaknya untuk mebeberkan isi Big Data yang dirinya miliki.

"Kamu enggak berhak juga menuntut saya. Sebab, saya juga punya hak untuk tidak memberitahu," ungkap Luhut di depan massa mahasiswa UI.(*)