MBG Bakal Menyasar Ibu Hamil, 128.000 Tim Pendamping Disiapkan Pemerintah

Pemerintah memperluas sasaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan memberikan perhatian khusus kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Untuk memastikan distribusi bantuan gizi berjalan optimal, sebanyak 128.000 tim pendamping keluarga dikerahkan ke berbagai daerah.

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, mengatakan kementeriannya mendapat mandat khusus untuk menangani distribusi MBG bagi kelompok yang disebut sebagai kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

"Berdasarkan kewenangan tata kelola MBG, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertugas mengurus distribusi MBG khusus kelompok 3B, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD," kata Wihaji di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Menurut Wihaji, pelibatan 128.000 tim pendamping keluarga menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas cakupan MBG sekaligus mempercepat penanganan stunting dan kekurangan gizi pada kelompok yang paling rentan.

Tim pendamping keluarga nantinya akan berperan dalam memastikan distribusi makanan bergizi tepat sasaran, khususnya bagi ibu hamil yang membutuhkan asupan gizi memadai selama masa kehamilan, serta ibu menyusui dan balita yang berada di luar layanan pendidikan anak usia dini.

Selain distribusi, pemerintah juga memperkuat validasi data penerima manfaat. Wihaji menjelaskan, dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG disepakati bahwa penanganan stunting merupakan tanggung jawab bersama lintas kementerian dan lembaga.

Untuk itu, pemerintah akan menyinkronkan data penerima manfaat dari berbagai instansi. Data anak sekolah akan berasal dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, data santri dari Kementerian Agama, sedangkan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita akan disiapkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

"Insyaallah sebelum tanggal 5 seluruh pendataan bisa dirapikan sehingga pelaksanaannya ke depan menjadi lebih baik," ujar Wihaji.

Sebelumnya, pemerintah juga telah memetakan daerah yang membutuhkan intervensi gizi secara cepat. Wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, serta sejumlah daerah di Sumatera dan Jawa, menjadi prioritas pelaksanaan program.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono mengatakan prioritas distribusi MBG akan ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan gizi masyarakat, termasuk daerah dengan angka stunting yang masih tinggi.

Baca Juga: Sudaryono Perketat Aturan di BGN, Pertemuan Pejabat dan Mitra Makin Dibatasi

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai MBG menjadi salah satu instrumen penting untuk memperbaiki kondisi gizi masyarakat Indonesia. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2024, sekitar 112 juta penduduk Indonesia berada pada empat kelompok desil terbawah yang mengalami kekurangan gizi.

Melalui perluasan sasaran kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, pemerintah berharap intervensi gizi dapat dilakukan sejak awal kehidupan sehingga mampu menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas kesehatan generasi mendatang.