Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Gak Main-main, Pengamat Tuntut Jokowi Perintahkan Luhut Buka Big Data!

        Gak Main-main, Pengamat Tuntut Jokowi Perintahkan Luhut Buka Big Data! Kredit Foto: Instagram/Joko Widodo
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima Indonesia) Ray Rangkuti meminta Presiden Jokowi desak Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan beberkan informasi soal big data.

        Menurut Ray, klaim yang dinyatakan pejabat publik, seperti Luhut, merupakan informasi publik yang boleh diketahui masyarakat. 

        Baca Juga: Luhut Sesumbar Soal Big Data Pemilu: Jokowi Jangan Biarkan Pejabat yang Bicaranya Suka-Suka!

        “Pejabat publik tidak dapat menyatakan hak memiliki informasi pribadi jika sudah disampaikan kepada masyarakat,” ujar Ray kepada GenPI.co, Minggu (17/4).

        Ray juga mengatakan informasi terkait big data yang dipaparkan Luhut sangat penting. Oleh sebab itu, Luhut harus transparan.

        “Ditambah, informasi itu telah menimbulkan kegaduhan dan gejolak politik,” kata Ray.

        Selain itu, dirinya juga mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar Luhut bisa segera membeberkan informasi tersebut.

        “Jokowi bisa memerintahkan Luhut untuk membuka data yang dimaksud. Tidak ada data pribadi pejabat yang berkaitan dengan kebijakan kenegaraan,” kata dia.

        Menurut Ray, apa yang telah Luhut sampaikan kepada publik sudah menimbulkan kegaduhan. Oleh sebab itu, kata dia, tidak ada alasan bagi Luhut untuk bersembunyi.

        “Dengan begitu, kontroversi soal big data yang dijadikan acuan untuk isu penundaan pemilu dapat dipelajari bersama,” kata dia.

        Pada saat bersamaan, kata Ray, informasi tersebut bisa meningkatkan kepercayaan politik terhadap pemerintahan Jokowi jika benar adanya.

        Baca Juga: 7 Pejabat Negara Dituduh Jadi 'Pengkhianat Demokrasi', Luhut Binsar Pandjaitan Nomor Satu

        “Jokowi mestinya tidak membiarkan adanya anggota kabinet yang berbicara suka-suka dan tidak mempertanggungjawabkan ucapan tersebut,” ujar Ray Rangkuti.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: