Amien Rais Bilang People Power Diperiksa Polisi, Kali ini Masinton PDIP Juga Bicara 'People Power'

Wacana perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode yang dipaksakan berpotensi memunculkan people power.

Pernyataan tersebut disampaikan Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Masinton Pasaribu merespons isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

Awalnya Masinton menyinggung adanya isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ada karena pihak oligarki kapital atau kaum pemodal sudah merasa nyaman dengan kondisi saat ini. 

"Kaum modal tadi mereka sudah nyaman dengan situasi begini, 'ini kita perpanjang dong nambah periode dong' gitu," kata Masinton dalam agenda diskusi dengan tajuk 'Bergerak Bersama Membangun Negeri' di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (22/4/2022). 

Dikutip dari Suara, kata Masinton perpanjangan masa jabatan presiden tidak dipaksakan. Pasalnya, kata dia, jika dipaksakan maka rakyat justru akan protes bahkan bisa terjadi people power. 

"Nah kalian paksakan ya nggak bisa dong kalau dikatakan tadi Parlemen Senayan-nya sudah bisa dibayar semua, ya you memaksakan agenda kekuasaan kepada rakyat yang yakin itu pasti people power ya gerakan rakyat lah yang pasti melawannya, kalau dipaksakan itu 3 periode. Ya itu tadi," kata politikus PDIP tersebut.

Pernyataan people power juga pernah disuarakan oleh Amien Rais pada tahun 2019.

Saat itu Amien Rais dalam Pilpres 2019 menjadi Anggota Dewan Pembina Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pernah diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus makar atas seruan people power yang dilontarkan tersangka Eggi Sudjana.

Amien menyampaikan kepada penyidik bahwa people power tidak ada kaitannya dengan upaya menjatuhkan pemerintah atau kepala negara.

"People power itu enteng-entengan. Jadi bukan seperti people power yang mau mengganti rezim atau menjatuhkan presiden. Sama sekali bukan," kata Amien kepada awak media di Polda Metro Jaya.

"Saya mengatakan people power itu konstitusional, demokratis dan dijamin oleh HAM. Gerakan rakyat yang sampai menimbulkan kerugian, bentrok, atau kehancuran bagi negara itu jelas enggak boleh," ungkap Amien.