Pemerintahan Jokowi Bangun Infrastruktur, Pengusaha Logistik Siap Raup Untung

WE Online, Jakarta - Pemerintahan Jokowi siap melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran setelah memperoleh?dana dari hasil penghematan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan penurunan harga minyak dunia senilai Rp 240 triliun.

"Jadi, dari penghematan subsidi BBM dan penurunan BBM ada fiskal sekitar Rp 240 trilun. Dana itu akan segera digunakan untuk membangun infrastruktur, terutama waduk, irigasi, jalan tol, rel kereta api, dan airport di luar Jawa," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Jumat (2/1/2015) kemarin.

Untuk merealisasikan rencana tersebut, Presiden Jokowi menyatakan akan menyuntik modal kepada perusahaan badan usaha milik negara (BUMN). Ia?merincikan beberapa perusahaan BUMN yang akan memperoleh penyertaan modal negara (PMN), yakni, PT Pelindo untuk membangun pelabuhan, PT Angkasa Pura guna memperbanyak bandara, dan PT Kereta Api Indonesia yang akan fokus terhadap konektivitas jalur kereta api.

"Ke depan kita akan mendorong sebanyak-banyaknya BUMN untuk membantu mempercepat pembangunan infrastruktur," ungkapnya.

Dilihat dari sektor industri logistik, rencana Presiden Jokowi diyakini akan memberikan dampak positif pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa pengantaran barang ini. Apalagi, selama ini persoalan infrastruktur adalah salah satu hal yang paling sering dikeluhkan oleh pelaku industri.

Organisasi Supply Chain Indonesia (SCI) menginginkan pemerintah dan berbagai pihak terkait segera memberdayakan moda angkutan darat, terutama kereta api, guna meningkatkan efisiensi biaya logistik nasional yang kerap menjadi permasalahan dunia usaha.

"Peningkatan efisiensi diperoleh langsung dengan penggunaan kereta api untuk pengangkutan barang," kata Ketua SCI Setijadi.

Sebelumnya, Kamar Dagang Indonesia (Kadin) juga mengingatkan buruknya kondisi infrastruktur di Indonesia yang juga ditambah dengan persoalan lain membuat sektor logistik nasional tertinggal jauh apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

"Kondisi ini memunculkan kekhawatiran bahwa pada era pasar bebas nanti pemain logistik akan menjadi penonton di rumah sendiri," kata Wakil Ketua Urusan Bidang Logistik Kadin Carmelia Hartoto.

Kebijakan Presiden Jokowi di atas tentu menjadi angin segar bagi pelaku industri logistik di awal tahun baru 2015 ini. Apalagi, belum lama ini pemerintah juga berjanji?akan menekan biaya logistik melalui pemangkasan 157 perizinan, baik sektor perhubungan darat, laut udara dan perkeretapian.

"Kami menyambut baik adanya perhatian pemerintah terhadap tingginya biaya logistik di Indonesia," tutur Managing Director PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Johari Zein.