Rentan Manuver Politik Jelang Pemilu 2024, Jokowi Harus Lakukan Ini

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menanggapi polemik manuver-manuver yang dilakukan para Menteri untuk Pemilu 2024.

Pemerintah, kata dia, seharusnya bisa mencegah itu. Semisal dengan transparansi kontrak kerja dengan Presiden, sehingga para Menteri akan fokus pada capaian hasil kerja, bukan fokus pada proses kerjanya.

"Transparansi kontrak kerja itu artinya ada perjanjian. Selama dia menjabat sebagai Menteri tidak boleh bermanuver politik," kata Dedi saat dihubungi AKURAT.CO, Kamis (12/5/2022).

Baca Juga: Presiden Jokowi Tak Disambut Pejabat Tinggi AS, Kemlu Jelaskan Hal Ini 

Dedi berpandangan, rangkap posisi Ketua Umum partai politik dan Menteri itu cukup menandai bahwa Presiden memang merestui adanya aktivitas politik dalam masa jabatan menteri.

"Sehingga mereka yang bukan Ketum parpol sekalipun tergiur untuk menanggalkan profesionalitas demi mengejar popularitas politik," terangnya.

Namun demikian, menurut Dedi, tidak ada yang bisa dilarang dari aktivitas manuver politik, karena statusnya yang bias, itu hanya soal moral hazard personal, dikembalikan pada masing-masing pejabat publik yang bermanuver, sekaligus pada Presiden yang merestuinya.

"Pangkal manuver politik itu ada pada Presiden, jika Presiden tegas dan mampu mengomandoi para Menteri untuk tegak lurus pada profesionalitas, maka bisa dipastikan tidak akan ada manuver politik terkait kandidasi Pilpres 2024," pungkasnya.

Sebagai informasi, sejumlah partai politik telah mengklarifikasi terkait isu tersebut. Salah satunya Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan partainya tidak mempermasalahkan sikap Menteri yang bermanuver untuk Pilpres 2024.

Kemudian Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meyakini Ketum Partai Golkar sekaligus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dapat bekerja secara profesional.