Kemen-PPPA Angkat 3 Isu di G20 EMPOWER, Dorong Kontribusi Perempuan dalam Pertumbuhan Ekonomi

Asisten Deputi Bidang Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Eko Novi Ariyanti mengatakan, tiga catatan isu yang diangkat oleh G20 EMPOWER dalam Presidensi G20 Indonesia dapat disinergikan dengan isu gender equality, disability, dan social inclusion (GEDSI).

"Misalnya terkait issue note pertama, yaitu akuntabilitas untuk implementasi KPI. Issue note ini membahas persentase perempuan dalam board of director dan peran teknis di perusahaan, sehingga nantinya kebijakan yang mereka lakukan akan berdampak pada perempuan dan kelompok rentan di akar rumput," ujar Eko dalam Webinar 'Synergizing to Ensure Gender Equality, Disability, and Social Inclusion Framework in G20 Development Agenda' dikutip dalam keterangan pers, Kamis (2/6/2022).

Baca Juga: Viral Perkawinan Anak di Kabupaten Wajo Sulsel, Ini Tanggapan KemenPPPA

Menurut Eko, beberapa perusahaan di Indonesia telah melakukan upaya peningkatan kapasitas pekerja perempuan, sehingga perempuan juga juga memiliki akses untuk menjadi pemimpin di level manajerial.

Lebih lanjut, dalam issue note kedua G20 EMPOWER juga mendorong perusahaan untuk mendukung perempuan yang menjalankan small and medium-sized enterprised (SMEs) melalui kebijakan-kebijakannya. Pasalnya, kelompok usaha kecil dan menengah yang dijalankan oleh perempuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Baca Juga: Kunjungi Belgia, Menteri PPPA Perkuat Kerja Sama Global dalam Perlindungan Anak

"Issue note kedua ini baru kami angkat pada Presidensi Indonesia karena kami tahu perempuan yang ada di SMEs memiliki kontribusi besar untuk menjadi pendorong ekonomi, khususnya pada masa pandemi Covid-19 dan issue note ini mendapatkan sambutan yang sangat baik dari negara-negara G20," tutur Eko.

Selain itu, issue note kedua dapat dikaitkan dengan sistem kesehatan. Eko menerangkan, beberapa perusahaan sudah memiliki praktik baik dalam penanganan korban kekerasan. 

"Mereka memiliki sistem untuk penyintas kekerasan, baik laki-laki maupun perempuan. Korban bisa melaporkan dan mendapatkan layanan, baik konseling, trauma healing, dan memastikan adanya bantuan hukum. Ini sudah ada di beberapa perusahaan advocate G20 EMPOWER yang kemudian juga kita akan promosikan kepada negara G20 yang lain," jelas Eko.

Lebih lanjut Eko mengatakan, G20 EMPOWER membahas kesiapan ekonomi masa depan melalui peningkatan keterampilan perempuan dan kemampuan digital dalam issue note ketiga.

Baca Juga: KTT G20 jadi Momentum Pengembangan Mobil Listrik

"Di satu sisi kami juga mendorong perusahaan-perusahaan yang dalam tanda kutip male dominated agar tetap memberikan kesempatan kepada perempuan untuk mengakses pelatihan-pelatihan terkait teknologi," ujar Eko.

G20 EMPOWER merupakan satu-satunya aliansi yang terdiri dari pemerintah dan sektor swasta yang bertujuan untuk mengakselerasi kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan di negara-negara G20.

Baca Juga: Di Webinar Polri, Sesmenko Perekonomian Ungkap Keuntungan Presidensi G20

Advocate G20 EMPOWER adalah pemimpin dari perusahaan yang mampu mengambil keputusan dan memiliki peran internal untuk mempromosikan kesetaraan gender di perusahaan. Saat ini Indonesia memiliki sekitar 60 advocate dan saling berbagi praktik baik dengan advocate dari negara G20 lainnya.