Di Forum SEAFDEC, Indonesia Akan Terus Perjuangkan Perikanan Berkelanjutan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperjuangkan kebijakan perikanan berkelanjutan baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk di Asia Tenggara.

Hal ini sejalan dengan Southeast Asian Fisheries Development Center (SEAFDEC) sebagai organisasi yang kompeten dalam upaya promosi perikanan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan dengan prinsip berkelanjutan yaitu menyeimbangkan kepentingan ekologi dan ekonomi untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Dengan demikian pengelolaannya harus bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dengan tetap memperhatikan faktor keseimbangan lingkungan.

Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP I Nyoman Radiarta, selaku Alternate Council Director SEAFDEC untuk Indonesia, bertindak sebagai Head Delegates Indonesia dalam the SEAFDEC Council Director Meeting ke-54 pada beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, ia menyampaikan, Indonesia memperjuangkan beberapa aktivitas yang mendukung program prioritas KKP, yakni pengelolaan perikanan di kawasan Asia Tenggara yang berorientasi kepada keberlanjutan sumber daya dan pemulihan sosial ekonomi masyarakat pesisir. 

Menurutnya, terdapat beberapa program strategis yang telah disepakati untuk dilaksanakan di tahun 2022-2023. Pertama, pemberantasan Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (perikanan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur).

 Kedua, promosi perikanan berkelanjutan di kawasan ASEAN. Salah satunya melalui Regional Plan of Action on Sustainable Utilization of Neritic Tunas in the ASEAN Region (RPOA-Neritic Tunas) atau Rencana Aksi Regional tentang Pemanfaatan Tuna Neritik Berkelanjutan di Kawasan ASEAN. 

Ketiga, Ensuring Food Safety and Quality of Fish and Fishery Products atau memastikan keamanan pangan dan kualitas ikan dan produk perikanan. Keempat, mengenai isu-isu dalam perdagangan dunia seperti yang terkait dengan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) atau Konvensi Perdagangan Internasional Spesies Satwa dan Tumbuhan Liar terancam punah.

Dan kelima, isu-isu lainnya, seperti studi mengenai dampak Covid-19 pada sektor perikanan.