Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Hadiri Closing Ceremony Festival Syawal, Wapres Jelaskan Empat Strategi Pemerintah Dorong UMK Halal

        Hadiri Closing Ceremony Festival Syawal, Wapres Jelaskan Empat Strategi Pemerintah Dorong UMK Halal Kredit Foto: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Usaha mikro dan kecil (UMK) dalam struktur ekonomi di Indonesia diyakini mampu menopang pemulihan dan penguatan perekonomian nasional. Dengan bertumpu pada UMK, pemerintah pun terus berkomitmen mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal terkemuka di dunia.

        Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin mengatakan, untuk mempercepat pengembangan industri halal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan UMK halal berkelanjutan.

        Baca Juga: Dukung Batik Khas Cibuluh Mendunia, Wapres Ma'ruf Amin Minta Perajin Ciptakan Kreasi dan Inovasi

        “Pertama, mendorong segera terbentuknya Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di seluruh provinsi,” papar Wapres saat menghadiri closing ceremony Festival Syawal 1443 H secara daring, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro Nomor 2, Jakarta Pusat, Kamis (09/06/2022).

        Dalam acara yang digelar oleh Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) bertajuk “Recover Together, Recover Stronger Bersama UMK Halal” tersebut, Wapres menyebutkan, KDEKS sudah terbentuk di Provinsi Sumatra Barat dan akan disusul Provinsi Riau, Jawa Barat, dan lain-lain.

        Sementara langkah kedua, lanjut Wapres, bisnis proses sertifikasi halal terus disempurnakan, termasuk upaya percepatan pencapaian target fasilitasi 10 juta produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) halal.

        “Saya minta pelaku UMK juga ikut aktif berpartisipasi mendaftarkan produk-produk unggulannya agar segera tersertifikasi halal sehingga semakin meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk UMK,” pintanya.

        Baca Juga: Tegas, Habib Ini Minta Usut Tuntas Soal Bendera HTI di Deklarasi Pendukung Anies Baswedan

        “Hadirnya label halal ini turut memperkuat jaminan mutu produk, yaitu aman, higienis, dan sesuai dengan syariat,” ucap Wapres.

        Dalam kaitan ini, Wapres tak lupa menyampaikan apresiasi atas peran aktif LPPOM MUI dalam sertifikasi halal. Menurutnya, langkah nyata kepedulian LPPOM MUI terhadap pengembangan UMK di Indonesia ini perlu terus dijaga, diantaranya melalui sinergi dengan lembaga terkait.

        “Sebagai perintis sertifikasi halal dan ikon label halal bagi produk halal Indonesia, LPPOM MUI saya harapkan terus menjaga komitmennya dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal yang pertama dan terpercaya,” harapnya.

        Baca Juga: Buka Konferensi PCINU Belanda, Wapres Ma'ruf Amin: Kebangsaan dan Keagamaan Berjalan Beriringan

        “Saya minta pula LPPOM-MUI, BPJPH [Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal], dan berbagai pihak terkait dapat terus bersinergi mendukung program akselerasi sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMK,” pinta Wapres.

        Langkah yang ketiga, menurut Wapres, berupa pembentukan kawasan industri halal (KIH) sebagai strategi penguatan rantai nilai halal.

        “Kita masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengoptimalkan KIH-KIH yang ada. Saya minta agar UMK halal dapat memanfaatkan fasilitas ini,” jelasnya.

        Baca Juga: Ditanya Soal Isu Reshuffle Kabinet, Gak Disangka Jokowi Bilang Begini!

        Dan langkah keempat, tutur Wapres, yaitu dengan terus mengakselerasi ekosistem industri halal dalam negeri.

        “Dengan adanya ekosistem industri halal yang kuat, diharapkan kapasitas dan kualitas industri produk halal akan semakin kuat pula,” terang Wapres.

        Apabila implementasi strategi-strategi tersebut terus disinergikan dan diperkuat, Wapres merasa optimis bahwa ke depan akan semakin banyak produk UMK halal nasional yang mampu menembus pasar ekspor.

        Baca Juga: Wapres Serahkan Manfaat Program dan Beasiswa BPJS Ketenagakerjaan Senilai Rp 2,2 Miliar

        “Pemerintah, melalui Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, akan terus mendorong konsolidasi berbagai program fasilitasi di kementerian dan lembaga terkait, untuk memberikan kemudahan dalam hal pengembangan kapasitas UMK, legalitas perizinan, akses pembiayaan, maupun perluasan akses pasar,” pungkasnya.

        Sebelumnya, Direktur Utama LPPOM MUI Muti Arintawati menyampaikan gambaran tentang Festival Syawal yang telah digagas pada 2021 sebagai bentuk komitmen LPPOM MUI untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah produksi produk halal Indonesia agar berdaya saing global.

        Ia menambahkan, Festival Syawal pada 2022 difokuskan pada pelatihan bagi komunitas, penggiat, dan influencer halal demi memberikan pengetahuan tentang persyaratan kehalalan dan juga proses sertifikasi halal kepada UMK yang ada di Indonesia.

        Baca Juga: CSR PTTEP Indonesia, Kuatkan 400 UMKM Ibu Tangguh

        “Sertifikat halal tentunya bukan sekedar selembar kertas pemenuhan regulasi, tetapi adalah bentuk komitmen dari pelaku usaha untuk bisa terus melakukan proses produksi halal. Tidak sekedar agar memenuhi regulasi, tetapi yang penting adalah bisa memenuhi hak konsumen Indonesia untuk mendapatkan produk yang terjamin kehalalannya,” ujar Muti.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: