Upayakan Kesetaraan, Menteri PPPA Dorong Pemberdayaan Perempuan Pedesaan dan Penyandang Disabilitas

Upaya menghilangkan ketidaksetaraan bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas menjadi fokus bahasan pada pertemuan keempat Women20 (W20) di Kota Manokwari, Papua Barat, yang di gelar pada 8-9 Juni 2022.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mengungkapkan bahwa situasi perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas masih sangat sulit karena kurangnya layanan dan infrastruktrur, serta adanya stigmatisasi dan diskriminasi terutama bagi perempuan penyandang disabilitas.

Baca Juga: FJPI Gelar Pelatihan Liputan Investigasi, Diikuti 40 Jurnalis Perempuan dari Seluruh Indonesia

"Kurangnya layanan, serta infrastruktur yang buruk di daerah pedesaan telah membuat akses terhadap informasi, pendidikan, perawatan kesehatan, dan pekerjaan formal sangat sulit bagi perempuan pedesaan. Mereka dihadapkan pada kondisi untuk bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga, seperti mencari air dan energi untuk keluarga mereka. Para perempuan ini juga menghadapi kondisi kerja yang berat tanpa dibayar," kata Menteri PPPA, dalam Acara Inclusive Economic Growth to Build Resilience: Focus on Rural Women and Women with Disabilities dalam keterangannya, Kamis (9/6/2022).

Bintang juga mengungkapkan bahwa perempuan penyandang disabilitas menghadapi stigmatisasi dan diskriminasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan tanpa disabilitas.

Sebagian masyarakat masih menganggap mereka sebagai pihak yang tidak berdaya, padahal mereka justru memiliki kekuatan dan potensi yang berharga seperti orang lain. Perempuan penyandang disabilitas ini juga terkonsentrasi di sektor pekerjaan informal atau bahkan tidak memiliki pekerjaan sama sekali.

"Meskipun perempuan masih menghadapi banyak tantangan, mereka sebenarnya adalah warga dunia yang sangat berharga. Perempuan merupakan setengah dari populasi Indonesia dan dunia, yang menjadikan mereka setengah dari ekonomi dan kekuatan dunia. Setiap perempuan, terlepas dari latar belakang dan karakteristiknya, adalah agen perubahan untuk dunia yang lebih baik," ujar Bitang.

Baca Juga: Hari Pancasila, Unilever Perkuat Kesetaraan Gender dan Akses Disabilitas

"Ketika kita memberdayakan semua perempuan, baik perempuan di kota, perempuan di pedesaan, atau perempuan penyandang disabilitas, kita sedang dalam proses percepatan pengentasan kemiskinan dan stabilitas ekonomi, menuju kemakmuran bagi semua. Oleh karena itu, mari kita bersama – sama memberdayakan perempuan, terutama perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas yang masih memerlukan perhatian lebih," tambahnya.

Menteri PPPA kemudian mengatakan bahwa beberapa faktor seperti gender, ras, disabilitas, dan kelas merupakan hal yang saling bersinggungan dan membentuk bagaimana individu maupun kelompok mengalami banyak diskriminasi. Beberapa faktor ini perlu diperhatikan ketika berbicara tentang pemberdayaan perempuan.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; Kementerian Dalam Negeri; dan Pemerintah Daerah telah bekerja sama dalam mengembangkan Desa/Kelurahan Ramah Perempuan dan Anak untuk mengarusutamakan hak-hak perempuan dan anak-anak dari tingkat akar rumput, termasuk mempromosikan kewirausahaan perempuan bagi perempuan lokal dan perempuan lokal penyandang disabilitas. Hingga saat ini, terdapat 142 Desa Ramah Perempuan dan Anak yang tersebar di 71 Kabupaten dan 33 Provinsi di Indonesia," tutur Menteri PPPA.

Baca Juga: Tak Ikut Ridwan Kamil ke Swiss, Atalia Praratya Tunggu Jenazah Eril di Bandung

Sementara itu, Chair W20 Presidency Indonesia, Hadriani Uli Silalahi menyampaikan bahwa inklusivitas hanya dapat dicapai jika ada kebijakan untuk memberikan akses yang sama terhadap berbagai peluang dan sumber daya yang ada bagi orang-orang yang seringkali terabaikan.

"Perempuan di pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas seringkali diabaikan sehingga membuat mereka tersisih. W20 Indonesia telah mengenali masalah ini sejak awal. Kami melihat bahwa perempuan pedesaan dan penyandang disabilitas, belum pernah menjadi prioritas," ujar Hadriani.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto mengungkapkan pentingnya mengakui keragaman di antara perempuan dalam mempromosikan pemberdayaan perempuan, dan untuk keberhasilan pembangunan berkelanjutan jangka panjang.

Baca Juga: Mendag Lutfi: Indonesia Manfaatkan G20 untuk Dukung Transformasi Digital

"Kita perlu bekerja sama untuk menemukan solusi dalam mengatasi tantangan yang ada, yaitu menghilangkan ketidaksetaraan, dan memberikan akses serta dukungan bagi perempuan pedesaan dan perempuan penyandang disabilitas dalam membangun ketahanan yang akan memberikan hasil positif bagi masyarakat kita. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan termasuk yang memiliki disabilitas, serta perempuan dan anak-anak di daerah pedesaan, dengan membuka akses pendidikan digital inklusif dan akses perawatan kesehatan yang merupakan kebutuhan mendasar," ujar Giwo.