Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Baru Saja Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Habis Bagi-Bagi Kue Kekuasaan

        Baru Saja Reshuffle Kabinet, Presiden Jokowi Habis Bagi-Bagi Kue Kekuasaan Kredit Foto: Instagram/Joko Widodo
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul merespons reshuffle kabinet yang dilakukan oleh Presiden Jokowi.

        Adib, sapaan akrabnya menilai reshuffle kabinet yang dilakukan Jokowi hanya sekadar bagi-bagi kue kekuasaan.

        Baca Juga: Gegara Formula E, Anies Baswedan Disebut Tutup-Tutupi Masalah yang Ada

        Hal itu kata Adib terlihat dari langkah Jokowi menunjuk Ketum PAN Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan menggantikan Muhammad Lutfi.

        “Sangat kental dengan bagi-bagi kue kekuasaan atau akomodasi politik,” ujar Adib kepada GenPI.co, Jumat (17/6).

        Adib mengatakan, seharusnya Jokowi sudah tidak punya beban politik di periode kedua.

        Sebab, Presiden Jokowi sudah tidak bisa lagi mencalokan diri pada Pilpres 2024.

        “Dia masih bagi-bagi kue kekuasaan untuk PAN. Itu makin mempertegas posisi politik Jokowi ke depan,” jelasnya.

        Baca Juga: Roy Suryo Laporkan Pengunggah Foto Stupa Mirip Jokowi, Muannas Alaidid: Takut Ditangkap Dia

        Adib menduga Jokowi masih punya sesuatu yang diharapkan dari koalisi pemerintahan yakni menjadi king maker pada Pilpres 2024.

        “Selain itu, latar belakang Zulkifli Hasan dari parpol bertolak belakang dengan Muhammad Lufti yang merupakan akademisi,” kata Adib.

        Adib juga meyakini Lutfi bisa menyelesaikan permasalahan perdagangan lebih baik ketimbang Zulkifli Hasan.

        “Sebab, orang partai politik memiliki konflik kepentingan yang tinggi,” kata Adib.

        Adib mengaku pesimis Zulkifli Hasan bisa menyelesaikan kasus minyak goreng lantaran tokoh sekelas Lutfi gugur dalam permasalahan tersebut.

        “Harusnya orang-orang profesional yang minim konflik kepentingan diangkat sebagai menteri, bukan politikus,” ujar Adib. 

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Adrial Akbar

        Bagikan Artikel: