Masyarakat Makin Tak Puas dengan Kinerja Jokowi, Mardani: Wajar, Reshuffle Tidak Menjawab Masalah

Politisi PKS, Mardani Ali Sera merespons hasil survei tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien yang dilakukan Litbang Kompas.

Dalam survei itu ditemukan, angka kepuasaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amien terus menurun.

Mardani mengatakan hal itu adalah wajar. Sebab, beberapa persoalan di masyarakat hingga kini belum selesai. Terutama masalah kelangkaan dan mahalnya minyak goreng.

Baca Juga: Ditinggal Berkoalisi Sama PKB, PKS Beberkan Hubungan dengan Demokrat: Mudah-mudahan Ada Poros

“Wajar turun, harga migor belum juga turun. Reshuffle pun jadi lucu karena tidak menawab masalah. Hidup susah menonton drama politik yang tidak berdampak,” kata Mardani dikutip Fajar.co.id di akun Twitter-nya @MardaniAliSera, Senin (20/6/2022).

Tak hanya itu, Mardani menyebut pernyataan yang keluar dari istana justru membuat rakyat makin was-was.

“Pernyataan Presiden &Menkeu bahwa ekonomi susah tambah was was masyarakat. Wajar kalau mereka bertanya dimana pemerintah?” sebutnya.

Mardani Ali Sera memperingatkan pemerintah jika kondisi itu terus berjalan bukan tidak mungkin berdampak pada kehidupan berbangsa.

“Rakyat bisa kian pesimis & itu tidak sehat bagi demokrasi. Justru saat kondisi memburuk Pemerintah perlu mengirim sinyal kuat bahwa kita akan bergandeng tangan menghadapi krisis ini. Kenyataannya, masyarakat kian berat & Pemerintah terus kirim sinyal yang tidak menangkap keresahan ini,” jelasnya.

Sebelumnya, hasil survei Litbang Kompas periode Juni 2022, seperti dikutip dari Kompas. Id, mengungkap tingkat kepuasan terhadap pemerintahan Jokowi-Amien menurun sebesar 6,8 persen jika dibandingkan dengan hasil survei pada Januari 2022 lalu.

Dalam survei tersebut terungkap pada periode Juni 2022 ini, kepuasan terhadap pemerintah ada di angka 67,1 persen, menurun dibanding periode Januari 2022 yaitu 73,9 persen.

Survei juga mencatat penurunan kepuasaan yang turun dalam adalah pada bidang eonomi dan penegakan hukum. Masing-masing mengalami penurunan 14,3 persen dan 8,4 persen.

Sementara dua spek lainnya yaitu Politik dan Keamanan (Polkam) turun 4,5 persen serta kesejahteraan sosial turun 4,9 persen.

Di bidang ekonomi ketikdapuasan tertinggi terkait kinerja pemerintaoh mengendalikan harga barang dan jasa. Angkanya mencapai 64,5 persen.

Ketidakpuasaan tertinggi kedua adalah soal penyediaan lapangan kerja atau pengurangan pengangguran sebesar 54,2 persen.