Kepungan Oligarki Politik Membuat Anies Baswedan Sulit Menjadi Capres

Pakar Kebijakan Publik, Achmad Nur Hidyat, kala berbicara dalam "Zoominari Jangan Salah Arah" edisi Senin 20/6, menyampaikan analisanya terkait sulitnya Gubernur DKI Anies Baswedan untuk menjadi Calon Presiden (Capres). Sebab, partai-partai Besar seperti PDIP, Golkar, Gerindra sudah memiliki kandidat kuat yang dicalonkan oleh partainya masing-masing. 

"PDIP, Golkar dan Gerindra telah memiliki capres yang namanya sudah beredar ke publik seperti nama Ganjar Pranowo dan Puan Maharani dari PDIP, Airlangga Hartarto dari Golkar dan Prabowo Subianto capres dari Gerindra," kata Achmad dalam keterangan tertulisnya.

Baca Juga: Hasil Survei Terbaru, Bukan Lagi Ganjar, Tapi Sosok Ini Jadi Capres dengan Elektabilitas Tertinggi

Lebih lanjut, Achmad menyarankan kepada Anies Baswedan agar tetap berhitung secara cermat akan peluangnya menjadi capres. Dengan adanya pertemuan antara SBY, JK dan Surya Paloh beberapa hari kemarin merupakan sinyal yang bagus bagi pencapresan Anies Baswedan, karena JK adalah orang yang dianggap memiliki peranan penting dalam karier politik Anies R Baswedan baik sebagai Menteri maupun Gubernur DKI Jakarta.

"Anies pun juga pernah menjadi salah satu peserta konvensi Partai Demokrat. Dan dengan partai NasDem Anies merupakan salah satu deklarator partai NasDem," lanjutnya.

Dengan kedekatan politik dengan 3 elite partai politik tersebut, menurut Achmad, Anies akan memiliki kesempatan politik yang bagus sebagai dukungan awal untuk dirinya maju ke kontestasi pilpres. 

"Tapi pertanyaan terbesarnya adalah sejauh mana komitmen Ketua Partai Nasdem Surya Paloh dalam mendukung Anies R Baswedan, ini yang menjadi pertanyaan krusial," ucapnya.

Sebagai partai ke 5 pemenang pemilu dengan raihan suara sebanyak 9,05%, Nasdem tentunya tidak dapat mengajukan capres sendiri. Karena jika merujuk ke PT saat ini dimana syarat minimal mengajukan Capres adalah minimal 20% suara suara pemilu 2019 yang lalu, maka NasDem masih kurang 10,95% lagi suara lagi. 

"Pertanyaannya apakah Surya Paloh atau Nasdem akan merelakan suara partainya untuk diberikan ke Anies Baswedan ataukah akan diberikan ke capres lainnya yang akan memberikan mahar politik kepada Surya Paloh atau Nasdem," sebut Achmad.

Baca Juga: NasDem Bela Anies Baswedan, Mungkin Saja Sedang Khilaf

Ia melanjutkan hal tersebut masih menjadi teka-teki pada peta politik Pilpres 2024 mendatang. 

"Apakah hanya akan muncul 2 pasangan capres dimana salah satunya adalah Anies Baswedan atau kah Anies tidak akan masuk karena kurangnya dukungan suara partai politik," tanya dia.

Ia pun menyebut ada kemungkinan pasangan tunggal dalam Pilpres 2024 yang disebabkan bersengkongkolnya para oligarki dan partai.

"Tentunya jika hal ini terjadi maka citra Indonesia sebagai negara demokrasi akan buruk karena seolah-olah negara kita miskin sumber daya manusia yang mempunyai kualitas kepemimpinan yang baik," klaim Achmad.

Dan bila itu terjadi, masyarakat yang tidak tersalurkan hak pilihnya karena terjegal ambang batas 20% menjadi nilai minus juga bagi kualitas demokrasi di Indonesia.

"Masih ada sisa waktu 2 tahun menuju 2024 yang memungkinkan berbagai hal akan terjadi dalam dinamika politik sehingga akan dimungkinkan juga akan adanya trigger-trigger lain yang membuat komposisi capres-cawapres ini menjadi berubah, mungkin bertambah ataupun berganti atau ada yang tidak jadi diusung," katanya.

"Ditambah lagi kemungkinan adanya skenario-skenario lainnya termasuk jika PT 0% yang saat ini di uji di MK lolos maka pilpres 2024 akan diikuti lebih banyak kandidat capres.  Dan pasti akan lebih menyemarakkan pesta rakyat menentukan calon  presidennya."