Lembaga surve Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyampaikan hasil survei terbarunya. Salah satu hasilnya, ternyata beberapa persen masyarakat ogah tinggal disamping tetangga FPI.
Hasil survei ini disampaikan pendiri SMRC, Prof. Saiful Mujani, dalam program Bedah Politik bersama Saiful Mujani episode ‘Menoleransi LGBT, FPI, HTI, ISIS, dan Komunis?’ yang disiarkan melalui kanal YouTube SMRC TV, pada Kamis, 23 Juni 2022 dari Jakarta.
Baca Juga: Kekayaan Puan Maharani Melesat Tajam dalam Tiga Tahun
"Seberapa koheren kebijakan pemerintah (untuk melarang organisasi-organisasi itu) dengan sikap publik?" demikian pertanyaan untuk dijawab para responden.
Tak hanya FPI, tapi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan Negara Islam Indonesia (NII), dimasukan kedalam survei.
Hasilnya, ada 46 persen warga yang keberatan bertetangga dengan Hizbut Tahrir, NII 43 persen, FPI 34 persen. Untuk aspek pekerjaan, 49 persen warga keberatan jika orang HTI menjadi guru di sekolah negeri, NII 46 persen, FPI 37 persen. Sementara keberatan bila orang HTI menjadi pejabat publik sebesar 52 persen, NII 47 persen, dan FPI 41 persen.
Saiful menerangkan bahwa sumber intoleransi di samping nilai-nilai yang dianut dan tidak disetujui oleh masyarakat, juga mencakup aspek legalnya, yakni jika negara tidak mengakui, misalnya komunis, ISIS, Yahudi, LGBT, HTI, FPI, dan NII.
“Faktor negara seperti undang-undang dan ideologi yang dianut negara membentuk perilaku masyarakat,” jelasnya.
Masalah besar di Indonesia, kata Saiful, adalah soal toleransi.
"Dan saya yakin itu menjadi sumber bagi tidak mudahnya berkembangnya kebebasan dan demokrasi di negara kita,” ujarnya.
Ia melanjutkan, toleransi sangat dibutuhkan di masyarakat yang majemuk. Kemajuan suatu negara demokrasi, katanya, akan berbanding lurus dengan tingkat toleransinya.
Saiful menjelaskan, bahwa pada masyarakat yang majemuk, ada kebutuhan akan toleransi. Dalam banyak studi, keberhasilan demokrasi di suatu negara sangat terkait dengan tingkat toleransi yang berkembang.
“Kita berharap bahwa toleransi tumbuh di Indonesia dan itu akan menyumbang pada penguatan demokrasi di Indonesia,” pungkas guru besar ilmu politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu.
Survei ini dilakukan secara tatap muka pada 10-17 Mei 2022. Populasi survei ini adalah seluruh warga negara Indonesia yang yang punya hak pilih dalam pemilihan umum, yakni mereka yang sudah Berusia 17 tahun atau lebih, atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Dari populasi itu dipilih secara random (stratified multistage random sampling) 1220 responden. Response rate (responden yang dapat diwawancarai secara valid) sebesar 1060 atau 87%. Sebanyak 1060 responden ini yang dianalisis. Margin of error survei dengan ukuran sampel tersebut diperkirakan sebesar ± 3,07% pada tingkat kepercayaan 95% (asumsi simple random sampling).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Adrial Akbar
Editor: Adrial Akbar