3 Tahun Tidak Impor, Presiden Jokowi Optimis Indonesia Akan Swasembada Beras

Presiden Jokowi Optimis dalam beberapa waktu ke depan Indonesia akan kembali mampu mencapai swasembada beras. Sebab, Indonesia memiliki segala potensi untuk mencukupi kebutuhan berasnya sendiri.

Optimisme presiden beralasan, sebab selama tiga tahun terakhir, Indonesia sudah tidak lagi mengimpor beras. Hal itu karena stok beras untuk kebutuhan tanah air sangat cukup.

"Saya yakin karena kita sudah 3 tahun ini tidak impor beras, saya yakin swasembada beras kita akan segera kita capai," kata Jokowi dalam keterangannya, Rabu (18/7). 

Kepala negara mengatakan, saat ini Indonesia tidak boleh ketergantungan pada satu bahan pangan saja. Indonesia harus mampu memaksimalkan berbagai potensi pangan lainnya.

Dalam kondisi ketidakpastian global dan ancaman krisis pangan yang akan terjadi, berbagai upaya untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri harus dioptimalkan. Banyak yang dapat dikembangkan di Indonesia seperti di antaranya yakni tanaman sagu, sorgum, jagung dan lain-lain. 

"Perlu saya tekankan bahwa jangan juga kita ketergantungan hanya satu beras saja, tetapi pangan kita yang lainnya masih bisa untuk dikembangkan lagi. Baik namanya sagu, namanya sorgum, namanya porang, jagung, ketela pohon dan lain-lainnya ini masih memiliki peluang untuk kita tingkatkan produksinya," ujarnya.

Sementara itu, Guru Besar Fakultas Pertanian, Universitas Lampung (Unila) Profesor Bustanul Arifin mengamini optimisme Presiden Jokowi bahwa Indonesia segera swasembada beras. 

Menurutnya, Indonesia harus berdikari persoalan pangan mengingat krisis pangan yang sedang dihadapi negara-negara berkembang menjadi alarm buat Indonesia agar selalu waspada ke depan. Pasalnya, ancaman krisis pangan global setelah perang Rusia-Ukraina awal 2022 tampak semakin nyata, karena faktor geopolitik global dan perubahan iklim.

“Indonesia harus berdikari pangan karena terdapat kecenderungan proteksionisme dari negara mitra. Banyak negara melarang ekspor pangan, sesuatu yang dipecahkan secara diplomasi ekonomi,” kata Bustanul Arifin lewat pesan tertulisnya, Senin (18/7).

Menurut dia, ketersediaan beras Indonesia selama tiga tahun terakhir ini masih terbilang aman, setelah diganggu musim kemarau ekstrem pada 2018.

Bahkan, Pemerintah Indonesia tidak melakukan impor beras sejak 2018 kemarin, dimana produksi beras di tahun 2021 54,42 juta ton GKG, setara 31,4 juta ton beras, lebih tinggi dari konsumsi 30 juta ton. Produktivitas naik 1,96% dari 5,11 ton/ha jadi 5,23 ton/ha.

“Sampai Mei 2022, produksi beras 13,5 juta ton atau setengah dari angka tahunan. Harga beras medium stabil pada kisaran Rp 11,800/kg selama dua tahun terakhir. Persoalan utama adalah luas panen padi berkurang 245.000 hektar atau 2,34%, yang harus diselesaikan secara lintas sektoral dan melibatkan Pemerintah Daerah,” ujarnya. 

Untuk itu, Profesor Bustanul Arifin menyarankan agar Pemerintah Indonesia harus menyiapkan beberapa strategi antisipasi dan langkah kebijakan dalam menghadapi ancaman krisis pangan ke depan, dengan adanya dinamika geopolitik dan geostrategi global, dimana telah terjadi kenaikan harga pangan secara spesifik.

“Pertama itu jangka pendek, yakni bantuan langsung tunai (BLT), bantuan sosial PKH, BPNT dan lainnya perlu dilaksanakan efektif, dari perkotaan sampai ke pelosok pedesaan,” ucapnya.

Selain itu, harus adanya antisipasi dan langkah lebih detail pada setiap komoditas pangan strategis seperti, beras, jagung, kedelai, minyak sawit, gula, daging sapi hingga pangan lainnya yang sudah menjadi komoditas pangan daerah di Indonesia.

“Seperti beras, insentif petani untuk meningkatkan kualitas beras premium domestik. Jagung, peningkatan produktivitas di hulu, integrasi dengan industri pakan ternak, Kedelai, produksi kedelai kualitas tinggi dan kemudahan prosedur impor kedelai. Minyak sawit, alokasi pangan-energi berimbang. Kepastian harga TBS tingkat petani,” sarannya.

“Gula, peningkatan produktivitas tebu tingkat usaha tani. Penyehatan industri basis tebu dan Daging sapi, pemanfaatan sapi domestik dan sumber sapi dan daging negara lain,” tambahnya.

Sementara untuk jangka menengah, Prof Bustanul Arifin menyarankan agar Pemerintah lewat para pendamping pertanian yang sudah ada harus melakukan pendampingan kepada para petani dan perlu ada digitalisasi rantai nilai pangan. 

“Jangka menengah itu pendampingan dan pemberdayaan petani pada pertanian presisi, digitalisasi rantai nilai pangan, kerjasama quadruple helix ABGC, dan perubahan teknologi pertanian, ekosistem inovasi dan integrasi strategi R&D,” jelasnya.

Prof Bustanul juga mengingatkan Pemerintah bahwa perang Rusia-Ukraina sangat berpengaruh besar pada harga pupuk global, dimana semua negara membutuhkan suplai pupuk yang banyak termasuk Indonesia.

“Perang Rusia-Ukraina menaikkan harga pupuk global. Penggunaan pupuk Indonesia sebagian besar (55%) non-subsidi 11 juta ton dan Pupuk subsidi 9 juta ton. Harga Urea non-subsidi Rp 11.000/kg. Perhatian khusus untuk desain subsidi langsung petani (SLP),” pungkasnya.