Daya Beli Masyarakat Kunci Utama Indonesia Hadapi Stagflasi

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menilai daya beli masyarakat merupakan kunci untuk menjaga perekonomian Indonesia dari dampak risiko stagflasi dan ketidakpastian global. Oleh sebab itu, pemerintah berkomitmen untuk mempertahankan daya beli masyarakat agar tetap tumbuh dan tinggi.

Sebagaimana diketahui, dunia tengah dihantui perlambatan ekonomi dan tingginya inflasi akibat berlanjutnya gangguan rantai pasokan sejalan dengan ketegangan geopolitik Rusia-Ukraina yang terus berlangsung serta meluasnya kebijakan proteksionisme, terutama pangan. kondisi tersebut juga turut mengerek harga komoditas dan energi.

Deputi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Iskandar Simorangkir mengatakan, untuk mempertahankan daya beli, pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan mengendalikan inflasi. Baca Juga: Kemenko Perekonomian: Transformasi SDM Faktor Kunci Sejahterakan Masyarakat

"Pemerintah punya tim pengendalian inflasi di daerah-daerah, jadi kita tidak bisa mnyelesaikan hanya dengan suku bunga karena inflasi banyak disebabkan juga gangguan di sisi supply. Oleh karena itu, pemerintah mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan pengendalian harga dengan cara memperkuat koordinasi kebijakan antar kementerian/ lembaga, antar daerah, kerja sama antar daerah dalam rangka mnjaga ketersediaan pasokan," ujarnya saat menghadiri webinar Warta Ekonomi bertajuk "Menghadapi Perlambatan Ekonomi dan Inflasi, Apa yang Harus Dilakukan?" di Jakarta, baru-baru ini.

Selain itu, lanjutnya pemerintah mendorong perluasan lahan dalam rangka meningkatkan produksi pangan seperti food estate, dan juga penggunaan teknologi berbasis IT untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, mendorong distribusi pasokan komoditas, da  kerja sama antar daerah yang kelebihan pasokan dan kekurangan pasokan.

"Ini cara-cara untuk mengatasi supply shock sehingga tidak terjadi kenaikan harga, sehingga bank sentral tidak perlu merespon dengan kenaikan suku bunga acuan," ucapnya.

Lebih lanjut, pemerintah juga mengalokasikan sebagian besar anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yakni sebesar Rp154,76 triliun untuk perlindungan masyarakat guna menhadapi tingginya tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Senada, Kepala PKAPBN Kemenkeu Wahyu Utomo menuturkan, peningkatan risiko global berdampak pada penurunan daya beli (konsumsi masyarakat), meningkatkan cost of fund dan berpotensi menghambat trend pemulihan, sehingga APBN didorong sebagai shock absorber untuk menjaga agar momentum pemulihan ekonomi semakin menguat dan melindungi daya beli masyarakat, sehingga kondisi fiskal perlu dijaga tetap sehat dan berkelanjutan.

"Kebijakan fiskal 2023 tetap ekspansif yang terukur dengan defisit berkisar 2,61 sd 2,85% PDB yang diarahkan untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya. 

Dia membeberkan, strategi yang ditempuh di fokuskan untuk penguatan kualitas SDM, akselarasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, revitalisasi industri, pembangunan ekonomi hijau. 

"Yang disertai reformasi fiskal yang holistik untuk optimalisasi pendapatan, penguatan spending better dan inovasi pembiayaan. dan dibutuhkan komitmen seluruh K/L untuk menjaga efektivitas reformasi fiskal, sehingga konsolidasi fiskal pada tahun 2023 dapat berjalan smooth," paparnya.

Sementara itu, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro mengungkapkan pemulihan ekonomi Indonesia terus berlanjut meski ketidakpastian global semakin meningkat. Menurutnya, berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berhasil membuat masyarakat lebih confidence dalam melakukan belanjanya.

Hal ini terlihat dari indeks belanja di Bali dan Nusra yang terus meningkat. Selain itu, alokasi belanja masyarakat di Juli 2022 untuk non food and beverage berkontribusi 10,4%, lebih tinggi dibandingkan periode Juli 2021 yang hanya berkontribusi 4,7%.

"Pertumbuhan kredit juga per Mei 2022 sudah 9,03%, dengan kondisi ini kemungkinan pertumbuhan kredit diatas prediksi kami yang 7,5% tahun ini. Tentu saja recovery ini perlu dijaga," katanya.

Di sisi lain, Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan, Arief Witjaksono Juwono Putro menjelaskan, dalam kondisi cenderung stagflasi seperti saat ini, BPJS Kesehatan terus berupaya untuk memberikan relaksasi/kemudahan membayar iuran melalui berbagai inovasi program, antara lain Program Rehab (Rencana Pembayaran Tunggakan Iuran Secara Bertahap) dan Program Autodebet. Baca Juga: Ekonomi Global Terancam Hadapi Stagflasi, Begini Penjelasan BI

"BPJS Kesehatan terus berupaya untuk mendorong tercapainya cakupan kepesertaan (universal health coverage) bagi seluruh penduduk Indonesia," tandasnya. Adapun hingga Juni 2022, jumlah peserta BPJS Kesehatan telah mencapai 241,7 juta jiwa atau 88,72 dari total penduduk Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Special Advisor, Coordinating Ministry for Economic Affairs and head of IFG Progress, IFG, Reza Siregar mengatakan, dalam kondisi saat ini, sektor asuransi dalam mitigasi resiko menjadi semakin penting untuk memastikan sektor keuangan yang sehat dan stabil dalam mendukung pemulihan ekonomi.

Kendati begitu, lanjutnya risiko sektor asuransi muncul dari potensi kenaikan klaim yang tajam seiring dengan turunnya premi (underwriting) dan investasi yang buruk. Oleh sebab itu, konsolidasi berdasarkan lini usaha dan permodalan menjadi penting bagi sektor asuransi

"Kinerja Asuransi terbukti sangat dipengaruhi oleh besarnya kapital/modal dan kekuatan melakukan mitigasi resiko sangat tergantung modal perusahaan," sebutnya.

Chief Economist and Head of Economic Research Division PT SMF Martin Siyaranamual, menyebutkan bahwa terdapat dua kegiatan bisnis utama PT SMF, yaitu pembiayaan dan sekuritisasi. Selama periode 2009-2021, total pembiayaan yang telah disalurkan mencapai Rp63,3 triliun dan total nilai sekuritisasi mencapai Rp13,3 triliun.

"Dari sisi pembiayaan, total kontribusi PT SMF untuk periode 2009-2012 terhadap pembentukan PDB mencapai sebesar Rp114,4 triliun. Nilai ini dapat diartikan bahwa setiap kali PT SMF menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1 Miliar akan berkontribusi terhadap peningkatan PDB sebesar Rp 1.81 Miliar," ungkapnya.

Selain kontribusi terhadap PDB, kegiatan pembiayaan juga mendorong penyerapan tenaga kerja. Selama periode 2009-2021, total pembiayaan yang telah disalurkan PT SMF mampu mendorong penyerapan tenga kerja sebesar 686.629 individu.

Sedangkan dari sisi sekuritisasi, total kontribusi PT SMF untuk periode 2009-2012 terhadap pembentukan PDB mencapai sebesar Rp20,9 triliun. Nilai ini dapat diartikan bahwa setiap kali PT SMF menyalurkan pembiayaan sebesar Rp1 miliar akan berkontribusi terhadap peningkatan PDB sebesar Rp1.57 miliar.

"Selain itu, kegiatan sekuritisasi PT SMF juga mendorong penyerapan tenaga kerja hingga sebesar 144.282 individu," tutupnya.