30 Juta UMKM Diproyeksikan Onboarding pada 2030

Pemerintah optimistis 30 juta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa masuk ke dalam platform digital (onboarding) pada 2030. Pencapaian target tersebut salah satunya bisa diraih melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) .  

Harlina Sulistyorini, Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), mengatakan Gernas BBI merupakan arahan Presiden Joko Widodo yang bertujuan mengajak masyarakat mencintai produk lokal dan wisata dalam negeri. 

“Sebagian besar pelaku UMKM ada di desa. Ini menjadi trigger untuk meningkatkan kualitas produk dan kuantitasnya juga. Kita ditargetkan 2023 ada 30 juta UMKM ada di platform digital,” kata Herlina pada Webinar "Kolaborasi untuk On-Boarding UMKM dan BUMDes - Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia 2022" yang digelar Energy and Mining Editor Society (E2S), Jumat (26/8).

Gernas BBI merupakan suatu gerakan nasional guna mendukung produksi dalam negeri yang digagas Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Gerakan ini cukup mendapatkan sambutan positif.  Hingga Mei 2022, jumlah UMKM/IKM/artisan on-boarding mencapai 11,2 juta unit sejak GBBI diluncurkan.

Herlina mengatakan tujuan utama Gernas BBI adalah pengembangan skema target onboarding. Sejak peluncuran 2020 hingga 2021, UMKM yang sudah onboarding mencapai 9,2 juta dari target 30 juta UMKM pada 2023.

Fokus Gernas BBI di setiap provinsi adalah penguatan dalam jumlah onboarding dan mendukung target 30 juta UMKM. Serta menyesuaikan konsep kampanye, memaksimalkan keterlibatan Digiku, insentif promosi untuk kampanye, peningkatan peran pemda, hingga peningkaan peran Top Brand.

Di Provinsi Maluku Utara, peran Kemendes PDT pada tahun ini adalah sebagai pelaksana tugas di Provinsi Maluku Utara. 

Menurut Herlina, rangkaian Gernas BBI tidak hanya berhenti di harvesting tapi setelah itu ada monitoring dan pendampingan. Di Provinsi Maluku Utara telah kick off pada akhir Juli 2022.  

“Setelah kick off, dilakukan rangkaian kegiatan terkait pelatihan, baik online maupun offline yang dikordinir oleh Idea, mulai Juli sampai September. Pelatihan ini kontinu dan berkelanjutan yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pelaku UMKM,” kata dia. 

Herlina menambahkan pelaku UMKM diharapkan bisa kotinu mengikuti pelatihan dan Top Brand aktif melakukan pendampingan pelatihan. Selain itu, Pemda diharapkan juga ikut mengkampanyekan, menghimbau pelaku UMKM dan Bumdes untuk aktif dan menjalankan pelatihan secara optimal.

“Kami ingin kekuatan ekonomi di desa bisa berjalan kontinu sehingga sistemnya perlu dikuatkan. Kami sudah sepakat dengan Kadis (kepala dinas) untuk teman-teman di pedesaan melakukan pemetaan terhadap potensi-potensi yang ada,” kata dia. 

Herlina menambahkan Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah untuk belanja produk dalam negeri utamanya UMKM minimal 40%.

Berdasarkan data dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan realisasi di produk dalam negeri (PDN) di provinsi/kabupaten/kota se-Maluku Utara masih rendah. Realisasi belanja PDN tertinggi baru sebesar 14,85% di Kota Tidore Kepulauan. 

“Gubernur, bupati, dan walikota di Provinsi Maluku Utara agar mempercepat realisasi belanja PDN. Aktivasi e-katalog lokal memastikan belanja PDN melalui e-katalog dan tim P3DN/BBI Maluku Utara untuk percepatan realisasi belanja,” kata dia. 

Syamsudin Banyo, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Maluku Utara, mengatakan pemerintah terus mendorong penggunaan produk dalam negeri dari KUMKM daam belanja barang dan jasa pemerintah sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro usaha kecil, dan koperasi dalam negeri guna menyukseskan Gernas BBI pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Seiring itu, dilakukan peningkatan jumlah produk daam negeri menuju satu juta produk dalam katalog elektronik. Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi pada katalog sektoral/katalog lokal.

“Manfaatnya adalah menjangkau pasar yang lebih luas, efisiensi biaya operasonal, lebih profesional, perluas jangkauan promosi, mengurangi kehilangan pasar, pertumbuhan KUMKM lebih cepat,” kata dia.

Syamsudin menambahkan kendalanya dalah kesiapan jaringan intenet, kemampuan sumber daya manusia tentang literasi digital, logistik ongkir dari dan ke Maluku Utara tinggi, hingga pembiayaan UMKM.

“Dengan top brand diharapkan bisa memberikan dorongan usaha bagi UMKM. Bumdes tidak bisa diintervensi dalam hal pembiayaan, kecuali kerja sama. Kami harap bumdes-bumdes bisa terus berpartisipasi,” kata Syamsudin.

Eko Adi Irianto, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Maluku Utara, mengatakan kontributor ekonomi Maluku Utara adalah tambang dan industri, sektor lain terutama pertanian masih jauh. Tambang dan industri turunannya adalah sektor yang tidak sustainable sehingga perlu dikembangkan UMKM.

“Bank Indonesia sudah ada peta jalan, UMKM yang sudah cukup maju itu levelnya masih potensial, lalu ada UMKM success. Tapi ini belum cukup, harus dikembangkan UMKM digital dan ekspor. Harus dorong UMKM untuk terus naik kelas dan bisa ekspor,” kata Eko.

Menurut Eko, pengembangan UMKM binaan Bank Indoneia dilakukan dengan pendekatan penerapan tiga pilar kebijakan yaitu korporatisasi, kapasitas, dan akses pembiayaan. Korporatisasi adalah penguatan kelembagaan dan perluasan kemitraan UMKM. Kapasitas adalah peningkatan kapasitas UMKM. Pembiayaan, yaitu peningkatan akses pembiayaan UMKM. Skema pembiayaan sudah banyak untuk UMKM, kuncinya adalah siap, baik dalam kelembagaan dan kapasitas.

“Permasalahan di Malut, terutama perizinan. Pertama kurangnya awareness dalam pelaporan keuangan, karakteristik pelaku usaha yang belum adaptif, rasa kebersamaan dalam berwirausaha masih nihil, kurangnya koordinasi antar stakeholder, perizinan dan sertifikasi belum lengkap, infrastruktur yang tidak mendukung,” ungkap dia.

Menurut Eko, ada tantangan tersendiri untuk UMKM kita, pasarnya memang tidak terlalu besar. Perlu ada perubahan pola. “Yang basic saja soal kelembagaan, tidak aware soal laporan keuangan. Ini problem mendasar yang ada di umkm kita,” kata dia.

Fajriyah Usman, VP CSR dan SMEP Management Pertamina, mengatakan sebagai BUMN, Pertamina memang diwajibkan untuk membina UMKM, karena ini salah satu tujuan yang tercantum dalam UU BUMN. Pertamina saat ini terus mendorong UMKM bisa naik kelas yang dilakukan melalui beberapa kegiatan pelatihan. 

“UMKM harus terbiasa tidak hanya dari sisi penjualan. Kami sudah mulai membiasakan mereka mulai dari pendaftaran secara online. Ini adalah pintu awal calon mitra binaan untuk bisa mendaftarkan bisnisnya yang nantinya akan kami proses untuk mendapatkan pendanaan,” kata dia,  

Fajriyah mengatakan kegiatan yang terus dilakukan Pertamina kepada UMKM adalah pelatihan secara digital, klasterisasi komunikasi mitra binaan, PaDI UMKM, e-learning platform, optimalisasi rumah BUMN, digitalisasi dan e-commerce, virtual exhibition, hingga optimalisasi media sosial. 

“Pertamina memiliki program UMK akademi, salah satu kegiatan agar umkm naik kelas dengan melakukan pembinaan kurikulum, go modern, go digital, go online dan go global,” kata dia. 

Pertamina juga berkolaborasi untuk mendukung Gernas BBI yang digagas bersama oleh Kemendes PDT, Kemenko Marves, Pemprov Malut, Bank Indonesia dan Top Bands. 

“Kami melakukan talkshow dan upskilling UMKM, socmed activation, marketing live competition publikasi, GBBI corner di Terminal 3 Bandara Soetta, serta online exhibition,” kata Fajriyah.