Kabinet Bayangan Tawarkan Wealth Tax, Kritik Pajak UMKM ala Prabowo–Gibran

Menteri Keuangan Kabinet Bayangan, Bhima Yudhistira Adhinegara, menekankan bahwa keberadaan shadow cabinet bukan sekadar untuk mengkritisi kebijakan pemerintahan Prabowo–Gibran, melainkan juga untuk menghadirkan opsi kebijakan yang lebih sehat bagi publik.

Ia menyoroti praktik pemerintah yang menurutnya keliru, seperti pelibatan aparat militer dan kepolisian dalam pengawasan pajak UMKM. Bhima menilai langkah tersebut justru membebani pelaku usaha kecil. 

"Banyak yang berburu pajak sekarang di kebun binatang. Kebun binatangnya bahkan menggunakan aparatus militer juga polisi, ada Babinsa dan lain-lain dilibatkan soal pajak. Ini kan artinya salah konsep," ucap Bima dalam kanal YouTube Forum Keadilan TV, dikutip Jumat (14/8).

"Nah, kami enggak mau tuh hanya meributkan bahwa, 'Oh, ada militer masuk soal masalah pajak, ada perubahan pajak yang makin mencekik UMKM.," imbuhnya.

Sebagai gantinya, ia menawarkan solusi berupa penerapan pajak kekayaan (wealth tax) bagi kelompok berpenghasilan tinggi, serta windfall profit tax untuk sektor-sektor yang meraup keuntungan besar dari sumber daya alam seperti batu bara dan nikel.

"Tapi kami juga tawarkan solusi lainnya, kenapa enggak ada yang namanya pajak kekayaan atau Wealth Tax? Kenapa enggak ada pajak untuk menghukum aktivitas-aktivitas yang negatif buat lingkungan yang disebut sebagai misalnya Windfall Profit Tax, bea keluar untuk batu bara, nikel, dan lain-lain yang lebih progresif," ujarnya.

Baca Juga: Soal Kabinet Bayangan Era Prabowo, Rocky Gerung: Kelihatannya... Bukan Menggantikan, Enggak Tuntas

Bhima mengingatkan, tanpa adanya tandingan dari Kabinet Bayangan, masyarakat akan dipaksa menerima kebijakan pemerintah yang dianggap serampangan.

"Cuma dikasih dua opsi, tunduk dengan berbagai kebijakan yang enggak bagus atau ke luar negeri kabur. Kita memberikan alternatif lainnya," tandasnya.