Permudah Pengelolaan Ketahanan Pangan, Kementerian Desa dan SVN Telkom Terapkan SiTangkal

Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDT) dan Smart Village Nusantara (SVN) Telkom Indonesia menerapkan Sistem Ketahanan Pangan Lokal (SiTangkal) di Desa Pangandaran, Jawa Barat.

SiTangkal akan menyambungkan pemerintah desa dengan masyarakatnya serta sesama pemerintah desa dalam penyediaan pangan lokal sehingga terbebas dari berbagai risiko yang terkait dengan ketahanan pangan.

Baca Juga: Platform Digital Learning Telkom “MyDigiLearn” Raih Penghargaan Utama di Ajang ICAII 2022

Dirjen Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT, Eko Sri Haryanto, mengatakan bahwa Perpres No 104 telah memberi kewenangan daerah dalam menyiapkan potensi, produksi, hingga akses pasar dari pangan lokal guna pelayanan masyarakat.

"Melalui penambahan fitur SiTangkal dalam solusi layanan SVN, akan tercipta integrasi kebutuhan pangan di tingkat lokal bahkan regional karena aplikasi digital menciptakan koneksi antardesa. Data desa yang surplus dan surplus itu saling tersambung di tengah banyaknya potensi sumber daya alam di pedesaan," jelas Eko kepada wartawan di Kabupaten Pangandaran, Senin (29/8/2022).

Sebelumnya, pada 22 Agustus 2022 lalu, Dirjen PPDT Kementerian Desa dan jajarannya menandatangani Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara Kementerian Desa PDT dengan PT Telkom Indonesia dengan payung besarnya pengembangan ekonomi desa melalui digitalisasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan di daerah tertinggal.

Kerja sama tersebut meliputi beberapa hal, antara lain peningkatan kapasitas pengembangan ekonomi desa berbasis digital; Digitalisasi smart economy BUMDesa dan BUMDesa Bersama; Sosialisasi pendampingan pengembangan ekonomi desa dalam mewujudkan desa digital; dan Mendukung program ketahanan pangan melalui aplikasi digital.

Eko mengungkapkan, secara kebijakan regulasi, adopsi SVN oleh Pemerintah Desa di mana pun dimungkinkan menggunakan dana desa yang dipasok pemerintah pusat. Bahkan, bukan hanya penganggaran aplikasinya, melainkan juga edukasi serta pelatihan kepada masyarakat.

"Regulasinya sudah siap untuk adopsi SVN, terutama pada pilar pemerintahan dan ekonomi karena keduanya tak bisa dipisahkan. SiTangkal akan difokuskan kepada BUMDes, saat ini dimulai di Desa Pangandaran sebagai piloting untuk nanti direplikasikan ke daerah lainnya," ungkapnya.

Adapun Kepala Bappeda Kabupaten Pangandaran, Agus Satriadi, mengatakan bahwa pihaknya sangat mendukung aplikasi digital semacam SVN diterapkan di daerahnya. Pasalnya, basis data yang dihasilkan SVN menjadi dasar kuat dari semua kebijakan dan keputusan pemerintah daerah.

"SVN bisa beri data akurat dan gambaran ke depan terutama pada ketahanan pangan Pangandaran ke depannya. Terlebih kontribusi pertanian terhadap PDRB Pangandaran relatif besar," ungkapnya.

Baca Juga: Dukung UMKM Lewat Digitalisasi, Telkom Hadirkan IndigoSpace SDK

Pada kesempatan yang sama, Head Digital Vertical Ecosystem Agriculture PT Telkom, Hikmatullah Insan Permana, mengatakan bahwa fitur baru hasil kerja sama dengan kementerian tersebut merupakan bukti nyata keinginan perusahaan membangun Indonesia dari desa.

Menurutnya, komitmen menciptakan desa digital harus terus dijaga sehingga pemilihan Kabupaten Pangandaran juga melanjutkan program piloting fitur sebelumnya yang sudah diterapkan di desa tersebut kurun 2020-2021 lalu.

"Kami berkomitmen dengan visi membangun Indonesia melalui smart community pada smart village. Kami selalu siap menambah dan memperbaiki fitur guna memberikan layanan ke masyarakat," jelasnya.

Sementara itu, Tribe Leader Smart Leader & Village PT Telkom Wahyudi menambahkan, implementasi Sitangkal melalui SVN menujukkan platform tersebut bersifat dinamis. "Platform kami selalu siap untuk memenuhi berbagai kebutuhan dari seluruh stakeholder pengembangan dan pembangunan desa, termasuk berbagai ekosistem potensi desa seperti pertanian, peternakan, perikanan, wisata, dan UKM perdesaan," pungkasnya.