Manuver Anies Percepat Transformasi Transportasi Publik di Jakarta, Apa Saja yang Dikerjakan?

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggandeng Serikat Pekerja Transportasi dalam mewujudkan transisi transportasi publik dengan mengedepankan keadilan sosial di Jakarta. Komitmen tersebut terwujud dalam kesepahaman bersama pada dialog yang dihadiri Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Direktur Regional C40 Milah San Jose-Ballesteros, perwakilan Transjakarta, MRT, Serikat Pekerja Kereta Api, Serikat Pekerja Transportasi Jakarta, Serikat Pekerja Dirgantara dan Transportasi, dan Internasional Transport Workers Federation pada Senin (29/8) lalu.

Agenda tersebut merupakan salah satu serangkaian kegiatan U20 yang didasari pada koalisi C40 dan International Transport Federation (ITF) pada COP 26 di Glasgow pada 2021 lalu. Tindak lanjut dari pernyataan bersama tersebut berbentuk kampanye The Future is Public Transport yang disambut baik C40 Cities dan ITF.

Baca Juga: Gandeng World Bank Group, Pemprov DKI Jakarta Dorong Ekosistem Investasi

Dalam dialog tersebut, terdapat tiga pembahasan prioritas utama yang digagas ITF, yakni transportasi umum berbasis listrik, kesetaraan gender dan kesejahteraan, keamanan dan kesehatan pengemudi. Pembahasan tersebut juga dilakukan sebagai komitmen Pemprov DKI dalam rangka menghadapi krisis iklim.

Komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam menghadapi tantangan krisis iklim diwujudkan dalam elektrifikasi transportasi umum dan penyediaan akses transportasi publik yang dekat dengan pemukiman warga serta terjangkau dan aman. Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah meresmikan beberapa hunian terjangkau di kawasan Transit Oriented Development untuk mempermudah akses transportasi publik pada masyarakat.

Pemprov DKI Jakarta juga diketahui telah menargetkan elektrifikasi 100 persen di seluruh armada bus besar dan mikrotrans dalam beberapa tahun ke depan. Sampai saat ini, sebanyak 30 unit bus listrik Transjakarta yang telah beroperasi di Jakarta. Dalam implementasinya, Pemprov DKI Jakarta juga menggandeng serikat pekerja untuk mengawal transisi elektrifikasi yang berkeadilan.

Selain itu, para juru mudi bus listrik tersebut juga diberikan pembekalan melalui pelatihan pengemudi dalam menjalankan tantangan elektrifikasi Transjakarta. Sesuai dengan informasi, sekitar 1.000 pengemudi mikrotrans JakLingko dijadwalkan mengikuti pelatihan yang dimulai per akhir Agustus.

Pemprov DKI Jakarta juga telah menetapkan tarif integrasi yang dinilai terjangkau pada moda transportasi mikrotrans, metrotrans, transjay, MRT, LRT dan direncanakan pada transportasi lainnya. Dalam rangka mengimplementasikan hal tersebut, Pemprov DKI Jakarta juga mencatat bahwa terdapat peningkatan jumlah tenaga kerja di sektor transportasi baik laki-laki maupun perempuan.

Dalam hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menegaskan bahwa akses transportasi yang diperuntukkan bagi seluruh kalangan dilakukan untuk menghentikan krisis iklim di Jakarta. Selain itu, Anies juga menyebut bahwa program transportasi Jakarta merupakan salah satu visi besar untuk menghadirkan keadilan sosial di Jakarta.

Baca Juga: Pertamina Jamin Penuhi Layanan BBM di DKI Jakarta, Banten, dan Jabar

Dia menilai bahwa pengimplementasian hal tersebut penting untuk merubah kehidupan transportasi yang berkelanjutan. Perubahan tersebut juga tidak hanya ditekankan pada transportasi, tetapi juga pada pola perilaku masyarakat yang memiliki mobilitas tinggi.

"Pembangunan di bidang transportasi publik dilakukan serius oleh Pemprov DKI Jakarta. Saat ini, ekosistem transportasi publik sudah berjalan dan tetap harus dikembangkan secara gradual, sehat, adil, sehingga sistem tersebut bisa berkelanjutan (sustainable)," kata Anies dalam keterangan tertulisnya, Rabu (31/8/2022).

Sementara itu, Ketua Umum Serikat Pekerja Kereta Api Edi Suryanto menyebut bahwa kemajuan dan transisi transportasi publik menuju era digitalisasi dan elektrifikasi tidak serta merta meninggalkan kesejahteraan dari pekerja. Dia juga berharap bahwa Serikat Pekerja dapat terus dilibatkan dalam perencanaan penerapan transisi elektrifikasi transportasi publik dengan meningkatkan kualitas standar pelayanan minimum.

"Sebagai pekerja transportasi yang berada di garis depan krisis iklim, kami menyadari pentingnya pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam sistem transportasi perkotaan. Kami juga mendukung 100% upaya yang dilakukan Pemprov DKI untuk memajukan transportasi publik di Jakarta," ucap Edi.

Sebagaimana Diketahui, Pemprov DKI Jakarta berupaya mewujudkan transisi transportasi publik yang berkeadilan. Hal ini sejalan dengan 10 konsep global transportasi: perlindungan hak ekonomi dan sosial pekerja; mengupayakan akses yang setara bagi semua; meningkatkan kapasitas pekerja; membangun sistem penetapan tarif. 

Kemudian, menerapkan skema kesejahteraan pengemudi yang tergabung dalam Jaklingko dan keluarganya, di antaranya melalui pemberian Kartu Jakarta Pintar dan BPJS. Selain itu, memperbaiki akses angkutan umum mulai dari fase desain dan dukungan fasilitas penunjang, seperti infrastruktur terintegrasi dan tarif terjangkau.