Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pengamat: DPP NasDem Harus Beri Sanksi dan Tolak Pendaftaran Amsakar

Pengamat: DPP NasDem Harus Beri Sanksi dan Tolak Pendaftaran Amsakar Kredit Foto: Istimewa
Warta Ekonomi, Jakarta -

Kabar Ketua DPD NasDem Kota Batam Amsakar Achmad mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wali Kota Batam melalui DPP Partai NasDem menjadi berbincang publik.

Langkah Amsakar itu dinilai mencederai marwah dan wibawa DPW NasDem Kepulauan Riau (Kepri) serta mengangkangi aturan partai.

Pasalnya, mekanisme internal partai mengatur jika penjaringan dan usulan calon kepala daerah dari DPD akan ditetapkan oleh pengurus DPW untuk kemudian diteruskan ke pengurus di tingkat pusat.

Hal ini sebagaimana pernyataan Ketua Tim Penjaringan DPW Partai Nasdem Kepri, Suhadi. "Beliau (Amsakar) kami nyatakan telah melanggar karena tidak menghargai proses yang telah disusun sebelumnya," ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.

Menyoroti hal tersebut, pengamat politik Fernando Emas mengatakan bahwa seharusnya Amsakar mengikuti mekanisme penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana aturan partai.

"Masing-masing partai, termasuk NasDem mempunyai mekanisme dan ketentuan sendiri terkait penjaringan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Mekanisme itu harus diikuti semua pihak, termasuk internal," kata Fernando kepada wartawan, Jumat (17/5/2024).

"Jadi kalau tim penjaringan calon (Wali Kota Batam) menganggap Amsakar tidak memenuhi mekanisme yang sudah ditetapkan dan ditolak, ya itu konsekuensi ketika yang bersangkutan tidak memenuhi mekanisme yang harus ditempuh untuk mengikuti penjaringan kepala daerah," sambungnya.

Ditegaskan Fernando, siapapun dan apapun jabatannya, ketika ingin maju sebagai calon kepala daerah maka harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.

"Walaupun yang bersangkutan Ketua DPD, DPW, atau DPP ya tetap harus mengikuti prosedur, karena kan ada tim penjaringan," ucap dia.

Fernando menduga ada dua hal yang melatarbelakangi rencana Amsakar mendaftar bakal calon Wali Kota Batam melalui DPP NasDem.

"Pertama, mungkin beliau ingin menunjukkan bagaimana kekuatan dan jaringan beliau di DPP. Tapi harus tetap menghormati mekanisme dan kepengurusan yang ada di atasnya," ujarnya.

Kedua, Fernando menyinggung soal isu Amsakar hengkang dari NasDem dan merapat ke partai lain untuk mengusungnya sebagai calon Wali Kota Batam pada Pilkada serentak 2024.

"Atau mungkin saja beliau gak yakin akan bisa mendapat rekomendasi dari Partai NasDem. Apalagi pernah ada isu beliau melakukan pendekatan dengan partai lain. Jangan sampai konflik sekarang ini dibangun hanya sebagai alibi untuk keluar dari NasDem," tuturnya.

Lebih lanjut, Fernando mengatakan Tim Penjaringan DPW Kepri - DPD NasDem Batam tentu punya alasan mengapa menganggap Amsakar melanggar aturan partai.

"Jadi kalau DPW menganggap bahwa apa yang dilakukan Pak Amsakar tidak memenuhi mekanisme ya tentu tidak sesuai dengan aturan partai. Mereka lebih memahami apa yang tertulis, tertuang dalam aturan partai dan apa yang harus dilakukan calon kepala daerah dalam mengikuti penjaringan. Jadi bagaiman nanti DPP melihat ini," jelas Fernando.

Baca Juga: Rupiah Melempem, Nasdem Solusinya Bukan Borong Dolar

DPP NasDem Harus Tegakan Aturan Partai 

Fernando menyatakan DPP NasDem harus konsisten dalam menegakan aturan partai terkait proses penjaringan bakal calon kepala daerah.

"Saya berharap DPP juga akan memberikan pendidikan politik dan harus konsisten dalam menegakkan aturan dan mekanisme partai dalam melakukan penjaringan calon kepala daerah. Karena bagaimana pun juga penjaringan kepala daerah ini harus dilakukan secara terbuka, itu kan amanat UU," ucap dia.

"Jadi kalau NasDem membuat aturan ya harus diikuti. Jangan sampai ada diskriminasi atau pengistimewaan sehingga ada yang mendaftar tidak melalui tahapan-tahapan yang ditentukan," terangnya.

Jika DPP NasDem mengistimewakan bakal calon kepala daerah tertentu dengan memberikan ruang untuk mendaftar lewat DPP dan tidak mengikuti mekanisme yang ada, lanjutnya, maka tidak menutup kemungkin calon yang diusung akan melanggar aturan-aturan lainnya jika terpilih dan menjabat sebagai kepala daerah.

"Jangan sampai nanti Partai NasDem menabrak aturan-aturan yang mereka buat sendiri. Ini kan menjadi contoh yang tidak baik nantinya, bagaimana seorang kepala daerah tidak taat pada aturan-aturan yang sudah dibuat, jangan-jangan nanti tidak taat juga pada UU atau PP yang sudah ada," ungkapnya.

"Karena peraturan-peraturan dalam partai saja tidak ditaati, dilecehkan, tidak lagi dihargai sebagaimana harusnya. Kalau masih proses di penjaringan saja sudah arogan begitu, itu tidak baik," tegas Fernando.

Baca Juga: Pertemuan NasDem-PKS, Kerja Sama di Pilkada 2024 Disinggung

DPP NasDem Harus Tolak Pendaftaran Amsakar

Fernando berpendapat DPP NasDem harus menolak pendaftaran Amsakar karena tidak sesuai mekanisme atau prosedur dalam aturan partai besutan Surya Paloh itu.

"Iya (ditolak), seharusnya sikap DPP seperti DPW, jadi tidak memperhitungkan Pak Amsakar sebagai salah satu calon untuk Pilkada Batam karena tidak memenuhi mekanisme dan prosedur yang berlaku," ujarnya.

Ketegasan DPP NasDem terhadap langkah Amsakar, tambah Fernando, akan menjadi pendidikan politik agar kejadian serupa tidak terjadi di daerah-daerah lainnya, sekaligus menjaga wibawa dan kehormatan partai.

"Silahkan memberikan sanksi supaya  memberikan pendidik politik kepada kader-kader lain agar jangan sampai nanti ini terjadi di daerah-daerah lainnya. Akhirnya apa? Wibawa dan kehormatan organisasi itu tidak terjaga dengan baik," kata Fernando.

"Karena wibawa dan kehormatan partai itu adalah mampu mengawal apa yang tertuang dalam AD/ART, peraturan-peraturan atau yang terkait dengan mekanisme yang dibuat partai," sambungnya.

Direktur Rumah Politik Indonesia itu menegaskan, menjaga wibawa dan kehormatan partai menjadi tanggung jawab semua kader.

"Ini kan merupakan sesuatu yang harus dijaga dan dilaksanakan oleh semua kader. Siapa lagi yang mau tunduk pada aturan-aturan yang dibuat kalau bukan pengurus dan kader," katanya.

"Baik pengurus di tingkat pusat hingga tingkat paling bawah harus sama-sama menjaga konstitusi organisasi. Jangan sampai kader sendiri mengangkangi atau melecehkan konstitusi organisasi," pungkas Fernando.

Seperti diberitakan, rencana pendaftaran Amsakar untuk calon Wali Kota Batam melalui jalur DPP NasDem, diakui Ketua Tim Relawam Amsakar, M. Nur berdasarkan hasil rapat selama dua hari.

Dia menyebut Amsakar berencana  mendaftar lewat DPP NasDem karena sebelumnya sempat ditolak tim penjaringan bakal calon kepala daerah Batam saat hendak mengambil formulir pendaftaran yang diwakili oleh tim relawannya.

"Karena sebelumnya sudah ditolak oleh tim penjaringan di Batam dan Kepri, Bang Amsakar akhirnya memutuskan untuk daftar jalur DPP. Hal ini juga bersangkutan dengan tensi relawan yang tinggi akibat penolakan kemarin," ungkap M.Nur kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Amry Nur Hidayat

Advertisement

Bagikan Artikel: