Seret Ambisi Utopis Jokowi, Din Syamsuddin Soal Harga BBM: Janganlah Kalau Rakyat Tidak Bereaksi...
Kredit Foto: Instagram/Din Syamsuddin
Tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menilai langkah terkini dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidaklah bijaksana.
Dirinya menyoroti bagaimana kenaikkan dari harga BBM akan berdampak luas serta menyengsarakan masyarakat.
Baca Juga: Omongan Din Syamsuddin Menggelegar Soal Kasus Ferdy Sambo: Jika Benar Terjadi Maka...
"Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM (Pertalite, Solar, hingga Pertamax) merupakan kebijakan yang tidak bijak. Bahkan, ini dapat dikatakan sebagai kebijakan yang membajak hak rakyat," ujar ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah dua periode (2005-2015) itu dalam keterangan yang diterima Republika, Sabtu (3/9/2022).
Padahal, lanjut Din, kebanyakan orang Indonesia mulai menata ekonomi mereka pascapuncak pandemi Covid-19. Karena itu, ia mengimbau pemerintah untuk lebih peka terhadap realitas di tengah masyarakat.
"Ketakbijakan baru ini menunjukkan secara nyata, pemerintahan Presiden Joko Widodo adalah rezim yang tidak pro-rakyat. Janganlah kalau rakyat tidak bereaksi atau diam, itu (dianggap) berarti setuju," kata guru besar Ilmu Pemikiran Politik Islam UIN Syarif Hidayatullah itu.
Salah satu alasan pemerintah untuk mengubah harga BBM ialah tekanan beban pada APBN. Din mengatakan, argumentasi demikian menjadi dipertanyakan apabila pemerintah tetap mengupayakan berbagai rencana besar. Sebut saja, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
Baca Juga: Ingat Nasib Luhut, Loyalis Jokowi Harus Siap Lawan Rakyat Indonesia
Ia pun meminta Presiden Jokowi untuk mempertimbangkan ulang rencana pembangunan tersebut.
"Kalau Presiden arif-bijaksana, dia dapat menahan ambisi utopisnya untuk membangun IKN yang memerlukan dana besar," ucapnya.
Untuk menjaga "kesehatan" kas negara, Din mengimbau seluruh elemen penyelenggara negara agar lebih tegas dalam membasmi praktik-praktik korupsi. Dalam hal ini, ia mengingatkan pentingnya wibawa keadilan dan kesetaraan semua orang di mata hukum.
Ia juga meminta para legislator untuk mendengar aspirasi rakyat, termasuk mereka yang akan berdemonstrasi. Unjuk rasa adalah sebuah hak publik dalam sistem demokrasi.
Baca Juga: Dari Goceng Jadi Ceban, Tujuh Manuver Harga BBM Ditangan Jokowi
"Bagi mereka yang pesimistis aspirasi rakyat akan didengar, tersisa cara ampuh: berdoalah ke hadirat Allah Yang Maha Kuasa. Maha Adil, Maha Mendengar. Doa kaum yang dizalimi tak berjarak dengan Allah SWT," tutup Din.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar