Soal Politik Identitas, Pengamat Blak-blakan: Bisa Dilakukan, Tapi...

Isu politik identitas menjadi pembahasan hangat untuk Pilpres dan Pemilu 2024, terlebih isu ini sering dialamatkan ke salah satu kandidat Capres.

Mengenai hal ini, pengamat politik Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin mengatakan politik identitas bisa dilakukan, tetapi sewajarnya saja.

Sebab, politik identitas akan berdampak negatif jika tidak dibatasi.

Meski demikian, dirinya menilai politik identitas identitas bisa dijadikan alat agar bisa mendapatkan dukungan publik.

Baca Juga: Yang Nggak Suka Anies Baswedan Jangan Kelojotan! Diteriakin 'Bapak Politik Identitas', Perwakilan Gereja Jakarta: Anies Bapak Kesetaraan

“Dalam konteks tertentu, sebenarnya politik identitas itu bisa dilakukan. Akan tetapi, dalam konteks berlebihan dan menyerang lawan itu tidak boleh,” ujar Ujang dilansir dari GenPI.co, Selasa (6/9).

Oleh sebab itu, dirnya mengimbau semua pihak untuk menggunakan politik identitas dalam batasan-batasan yang wajar saja.

“Bisa saja memecah belah bangsa jika dilakukan berlebihan. Jadi, sebetulnya dampak politik identitas itu tetap berbahaya,” tuturnya.

Ujang juga menilai politik identitas hanya akan ada sedikit dalam Pilpres 2024 meskipun bisa dikonversi menjadi suara untuk kepentingan tertentu.

Menurutnya, Pilkada 2017 bisa mengakibatkan kemunculan politik identitas dan keterbelahan lantaran dua tokoh yang beradu, yakni Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“Kenapa bisa terjadi? Sebab, yang berduel adalah Ahok dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di pilkada,” ujarnya.

Baca Juga: Aktivis Hukum Nilai Jokowi 3 Periode Boleh Diwujudkan, Sebut Amandemen UUD Bukan Sesuatu yang Haram

Menurutnya, hal tersebut tak akan terulang lantaran isu dalam Pilpres dan Pilkada 2024 akan banyak membahas topik ekonomi dan energi.

“Jadi, saya melihat politik dientitas bisa saja dikembangkan oleh siapa pun, bahkan oleh mereka yang seolaholah menolak politik identitas tersebut,” ujar Ujang.