Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ungkit Politik Identitas dan Suara Rakyat Dibungkam, AHY Imbau Keras Jajaran Demokrat, Sindir Siapa?

        Ungkit Politik Identitas dan Suara Rakyat Dibungkam, AHY Imbau Keras Jajaran Demokrat, Sindir Siapa? Kredit Foto: Andi Hidayat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa demokrasi saat ini mengalami kemunduran. Hal tersebut dia katakan berdasarkan amatannya yang menyimpulkan adanya politik uang, politik identitas, dan munculnya polarisasi politik.

        AHY menegaskan, Demokrat tidak terlibat pada semua kemunduran demokrasi yang terjadi saat ini. Dia juga menegaskan agar para kader partai tidak terlibat dalam kemunduran demokrasi, sebab dia menyebut bahwa Demokrat adalah partai nasionalis-religius.

        Baca Juga: "AHY Presiden" Menggema dalam Rapimnas Demokrat, AHY: Bukan Saya yang Memprovokasi

        "Jangan sampai Demokrat ikut-ikutan terjebak dalam politik identitas seperti ini. Demokrat adalah partai nasionalis-religius. Kita ingin menghadirkan kerukunan antaridentitas, antarsuku, antarras, etnis dan sebagainya. Karena ini adalah negara kita, Indonesia untuk semua bukan hanya untuk sebagian orang, termasuk kita tidak ingin terjadi politik fitnah yang merajalela," kata AHY dalam pidatonya di Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Jakarta Convention Center, Kamis (15/9/22).

        Dia mengajak semua kader partai untuk bersama menghadapi black campaign sebagaimana yang terjadi saat ini. AHY juga menegaskan bahwa para kader Demokrat tidak menggunakan jalan pintas untuk meraih kemenangan di pemilu 2024 mendatang.

        Selain itu, AHY juga menyebut bahwa kepemimpinan saat ini terasa seperti kembali pada masa otoritarianisme. Dia melihat, ada upaya kepemimpinan saat ini untuk melanggengkan kekuasaan.

        "Yang jelas akan merontokkan sendi-sendi bermasyarakat, termasuk dalam berdemokrasi dan berpolitik. Jangan sampai kita biarkan isu-isu yang dikemukakan presiden 3 periode atau perpanjangan presiden tanpa pemilihan, itu tidak demokratis dan inkonstitusional," kata AHY.

        Dia juga menilai bahwa saat ini, negara seolah-olah dimiliki oleh segelintir orang saja. Dia menyebut, adanya praktik kolusi di tubuh pemerintah saat ini.

        Baca Juga: Demokrat Sumatera Barat Dukung Duet Anies Baswedan dan AHY: Kekuatan Besar!

        "Yang memiliki kekuasaan politik dengan mereka yang memiliki kapital atau uang, money politics, kekuatan uang dan kekuatan politik seolah menjadi satu dan menjadi segala-galanya, seolah bisa dibayar, ada transaksinya, ini negeri kita sendiri. Semua warga negara punya hak dan kewajibannya yang sama," tegasnya.

        Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut bahwa belakangan ini, banyak peristiwa yang membungkam suara kritis masyarakat. Statemen tersebut dia katakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang diutarakan pada partainya.

        "Rasanya suara kritis rakyat juga semakin sering dibungkam betul, makin banyak yang takut bersuara, ini kata siapa? kata Demokrat atau kata rakyat? Demokrat hanya menyerap aspirasi rakyat untuk kita perjuangkan di berbagai forum, di berbagai tempat," kata AHY.

        Baca Juga: Partainya Belum Penuhi Ambang Batas Pencalonan Presiden, Demokrat Optimis Ambil Peran Signifikan di Pilpres 2024

        AHY menyebut bahwa negara tidak diperkenankan menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakatnya. Dia menegaskan bahwa negara, milik seluruh masyarakat Indonesia yang tidak bisa dikotak-kotakkan sesuai dengan kepentingan politik.

        "Indonesia untuk semua, bukan untuk mereka yang punya kuasa, punya uang. Artinya mundurnya demokrasi dan kebebasan sipil akhir-akhir ini juga diakibatkan oleh perilaku yang semakin otoritarian," katanya.

        Selain itu, AHY juga menyebut bahwa terjadi ketimpangan hukum yang menyangkut independensi lembaga pemerintah yang seharusnya berlaku netral. Dengan demikian, AHY meminta lembaga terkait bisa bersikap netral tanpa keberpihakan pada salah satu pihak yang memiliki kepentingan.

        Baca Juga: Ke Mana Arah Koalisi Demokrat Jelang Tahun Politik? Dede Yusuf: Kita Masih Penjajakan

        "Jangan kemudian ada praktik kriminalisasi dan hukum yang sifatnya double standart, tebang piih, ini yang diperjuangkan Demokrat dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, karena ketidakadilan adalah sumber masalah bangsa, injustice is the mother of problems, ibu dari semua masalah di dunia," tegasnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Andi Hidayat
        Editor: Aldi Ginastiar

        Bagikan Artikel: