Tak Masalah Soal Wacana Jokowi Maju Lagi, Hasto PDIP: Terpenting Negara Ini Maju

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan pihaknya tak terlalu memikirkan isu Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bisa maju kembali sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Dirinya tak masalah karena hal tersebut masih hanya sebatas wacana dan belum menjadi kenyataan.

Baca Juga: Dudung Terima Maaf Effendi Simbolon: PDIP Dekat dengan TNI AD

"Biasa aja, namanya juga wacana. Yang enggak boleh itu saya sama Pak Jokowi karena saya tidak menjadi calon," katanya di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (15/9/2022).

Menurut dia, prinsip-prinsip politik itu harus mengedepankan kepatutan, namun yang paling penting juga adalah memenuhi harapan rakyat.

"Terpenting negara ini maju, kemudian menjadi pemimpin, dan disegani di antara bangsa-bangsa lain di dunia," ujarnya.

Menurut Hasto, daripada membicarakan pasangan calon presiden dan wakil presiden, lebih baik membantu rakyat mengatasi dampak kenaikan harga BBM.

Baca Juga: Survei SMRC Sebut Nama Puan Maharani Belum Cukup Kompetitif Sebagai Capres 2024, PDIP Harus Ekstra Hati-hati

"Bagi kami pemilu masih jauh, sehingga fokus saja daripada bicara pasangan-pasangan seperti itu. Lebih baik membantu rakyat. Itulah pilihan dari PDIP saat ini," ucapnya.

Hasto pun tidak ingin berkomentar lebih jauh terkait pernyataan dari juru bicara Mahkamah Konstitusi tersebut.

Baca Juga: PDIP Rugi Besar Jika Ngotot Calonkan Puan Maharani, Survei SMRC Sebut Masih Kalah dengan Anies dan Prabowo

"Yang jelas urusan itu saya tidak perlu tanggapi dulu Pak Jokowi mau jadi apa karena saat ini Pak Jokowi adalah Presiden RI," katanya.

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi telah memberikan klarifikasi soal pernyataan presiden dua periode bisa menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang ramai di media massa.

Baca Juga: Prediksi Orang PDIP Nggak Main-main Sebut Kebijakan Mas Anies Baswedan Satu Ini Tidak Akan Bertahan Lama: Tenggelam Sendiri!

Menurut MK, pernyataan itu adalah pernyataan pribadi Jubir MK Fajar Laksono, bukan sikap resmi lembaga MK.