Cium Upaya Penjegalan, SBY Rupanya Tak Ambil Dua Peluang Emas Demi Selamatkan AHY: Hanya Gigit Jari!

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menyoroti pernyataan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) yang mengatakan dirinya mendengar ada isu penjegalan serta kecurangan dalam Pilpres 2024.

Dirinya mengatakan SBY sebenarnya bisa menghentikan hal ini sejak awal. Bahkan sampai saat ini, Refly Harun masih menyesalkan keputusan SBY yang membiarkan hal ini terjadi.

Baca Juga: Tak Heran Akan Ucapan SBY Terkait Adanya Upaya Penjegalan, Loyalis Prabowo: Kita Semua Sudah Tahu...

Hal tersebut adalah, SBY tidak pernah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) soal presidential threshold.

“Satu yang saya sesalkan dari ke pemerintahan SBY. Kenapa beliau tidak keluarkan Perppu untuk menghapus presidensial threshold itu,” ujar Refly saat dikonfirmasi GenPI.co, Kamis (22/9).

Padahal, menurutnya, SBY bisa melakukan hal tersebut saat memerintah dan menjadi presiden 2 periode.

“Peluang itu bukan tidak ada. Pertama, ketika Partai Demokrat berkuasa dengan kursi terbesar,” tuturnya.

Baca Juga: Polri dan Timsus Jokowi Kebelet Ingin Tangkap Hacker Bjorka, Loyalis AHY: Buang Uang dan Tenaga...

Kedua, kata Refly, saat SBY masih menduduki kursi presiden menjelang Pilpres 2014.

Menurut dia seharusnya saat dua momen tersebut SBY mengambil tindakan menghapus presidential threshold.

Hal tersebut, menurutnya, agar tidak ada kekhawatiran akan muncul kecurangan dalam pemilu.

Baca Juga: Megawati Harus Putar Otak Lawan Anies Baswedan dan AHY, Nasib Puan Maharani Tak Baik: Prospeknya...

Selain itu, kata Refly, saat itu SBY juga tak bisa mencalonkan diri lagi sebagai presiden.

“Akan tetapi, tidak dilakukan (SBY, red). Apa yang terjadi? Dua kali pesta atau pilpres, Partai Demokrat hanya gigit jari,” ucapnya.

Baca Juga: Hasil Survei Membuktikan, Puan Maharani Bukan Pasangan Cocok Buat Anies Baswedan, AHY Sudah Pas!

Sebab, kata Refly Harun, penerapan presidential threshold 20 persen dimanfaatkan secara baik orang-orang yang berkuasa dan ikut berkontestasi.