Kredit Foto: Istimewa
Menjelang Pilpres 2024, dukungan publik terhadap partai oposisi semakin menguat. Hal ini diperoleh dari hasil survei nasional Lembaga Kajian Strategis dan Pembangunan (LKSP) yang bekerjasama dengan Center for Indonesian Reform (CIR) yang dilaksanakan pada akhir Juli 2022.
Dilain pihak, partai berkuasa PDIP mengalami penurunan dukungan dari 18,0 persen (survei 2021) menjadi 15,1 persen (2022). Demikian pula Gerindra mengalami penurunan elektabilitas dari 10,0 persen menjadi 6,8 persen.
Golkar mengalami kenaikan dari 9,7 persen menjadi 10,0 persen. Sedangkan PKS sebagai oposisi naik elektabilitasnya dari 7,9 persen menjadi ranking ketiga nasional dengan elektabilitas 8,1 persen.
Peneliti Senior LKSP, Muhsinin Fauzi, menjelaskan kenaikan dukungan yang didapat oleh PKS karena publik menganggap PKS adalah partai yang membela kepentingan rakyat (19,9 persen).
Sementara PDIP hanya mendapat 19,1 persen dukungan responden sebagai partai pembela rakyat. Sisanya Demokrat (14,6), Gerindra (14,2) dan Golkar (14,0).
Baca Juga: Fadli Zon Sambut Positif Kemungkinan Presiden Jokowi Endorse Prabowo Subianto di Pilpres 2024
Sebaliknya, publik juga mempersepsi PDIP sebagai partai paling koruptif (28,7 persen), diikuti Golkar (11,1), Demokrat (10,7) dan Gerindra (2,8). PKS sama dengan Nasdem (2,3) tidak koruptif.
Kekuatan lain PKS adalah partai yang disukai kalangan muda/millennial (11,1 persen) bersama dengan Demokrat, baru diikuti Gerindra (9,8) dan PDIP (9,6). PKS juga dipandang membela kepentingan kaum perempuan (13,9 persen) disusul PDIP (10,0), Gerindra (6,5), PKB (6,4), Golkar (6,2) dan Nasdem (6,1).
Posisi PKS sebagai kekuatan oposisi di luar pemerintahan disetujui oleh 24,3 persen responden, diikuti Demokrat (12,2). Sebagian responden juga melihat Gerindra kadang kritis dengan pemerintah (5,6), begitu pula PDIP (3,8) melalui beberapa elite yang berbeda dengan arus utama partai.
Baca Juga: Puan Maharani atau Ganjar Pranowo, PDIP Memanas, Megawati Akhirnya Buka Suara Terkait Pilpres 2024
Naiknya dukungan publik terhadap kekuatan oposisi juga tak lepas dari penilaian publik terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang dipandang buruk dalam beberapa sektor strategis.
Antara lain pemberantasan korupsi (53,5 persen memandang buruk), lapangan kerja (51,8 persen buruk), ekonomi (47,1 persen buruk), pengentasan kemiskinan (44,8 persen buruk) dan penegakan hukum (40,3 persen buruk).
Kinerja pemerintah dipandang baik dalam hal pertahanan-keamanan (49,1 dan 51,6 persen) serta penanganan pandemi Covid-19 (50,5 persen baik).
Survei dilakukan di seluruh wilayah Indonesia: 34 provinsi, 80 daerah pemilihan dan 138 kabupaten/kota yang terpilih secara random.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty