Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Jika Betul Ada Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan, Hamdan Zoelva Khawatir: Runtuhlah Negara yang Kita Cintai

        Jika Betul Ada Kriminalisasi Terhadap Anies Baswedan, Hamdan Zoelva Khawatir: Runtuhlah Negara yang Kita Cintai Kredit Foto: Partai Demokrat
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Publik kini dihebohkan dengan adanya upaya memaksakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, jadi tersangka dalam kasus Formula E. Upaya itu ditengarai dilakukan oleh Ketua KPK, Firli Bahuri.

        Mendengar hal itu, mantan Pimpinan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia Hamdan Zoelva pun mengaku khawatir. Dia melihat serangan yang seakan sengaja mencabik-cabik Anies Baswedan terjadi baik sebelum dan sesudah dirinya menyatakan sikap bersedia maju pada Pilpres 2024.

        Baca Juga: Gabung Pemuda Pancasila, Anies Baswedan Ingin Lenyapkan Julukan Bapak Politik Identitas

        Mantan Mendikbud itu terus dikuliti dan dicari serinci mungkin kesalahannya. "Sangat prihatin membaca laporan Majalah Tempo," ujar Hamdan Zoelva dikutip dari unggahan twitternya, @hamdanzoelva (2/10/2022).

        Hamdan menambahkan, penegakan hukum yang berat sebelah akan meruntuhkan NKRI ini. "Jika betul kriminalisasi terhadap Anies Baswedan merupakan bentuk nyata penggunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan, runtuhlah negara hukum Indonesia yang kita cintai," pungkasnya.

        Teranyar, satuan tim penyidik Formula E pada KPK kembali melakukan gelar perkara Formula E pada Rabu (28/9/2022) kemarin.

        Rapat tersebut dipimpin Ketua KPK Firli Bahuri. Sementara yang lainnya, turut hadir para Wakil Ketua Alexander Marwata, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango; serta Deputi Penindakan Karyoto.

        Adapun mantan Pimpinan KPK, Bambang Widjojanto, memastikan pengusutan penyelenggaraan Formula E terlalu dipaksakan.

        Baca Juga: Waduh, Isu Penjegalan Anies Baswedan Makin Rumit: KPK Hanya Menjalankan Tugas Presiden Jokowi...

        Sementara itu, rencana politik koalisi tiga partai, NasDem, Demokrat, dan PKS terusik dengan pergerakan KPK. Politikus Partai Demokrat menilai hal itu merupakan bentuk kriminalisasi dengan motif politik untuk menyingkirkan capres lain.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Puri Mei Setyaningrum

        Bagikan Artikel: