Cukai Rokok Naik Terus, Petani Tembakau Tidak Sejahtera

Wakil Bupati Magelang, Edy Cahyana, mengatakan kenaikan cukai terhadap produk Industri Hasil Tembakau (IHT) setiap tahunya semakin meningkat. Namun, peningkatan harga cukai rokok tersebut tidak menjadikan para petani tembakau sejahtera.

"Saat ini kita melihat Cukai Rokok naik, harga rokok itu juga semakin mahal. Akan tetapi petani tembakau semakin menyedihkan nasibnya," katanya dalam keterangan pers, Selasa (4/10/2022).

Baca Juga: Koalisi Tembakau Minta Caleg PKB Kontrak Politik dengan Petani Tembakau

Edy menyatakan Kabupaten Magelang memiliki lebih dari satu juga penduduk yang mayoritasnya berprofesi sebagai petani, termasuk petani tembakau. Dalam hal ini, pertanian tembakau meliputi kabupaten Borobudur, Mungkid, Mertoyudan, Kaliangkrik, Ngablak, Pakis, Muntilan, dan Ngluwar.

"Saya sudah mengalami pasang surut industri tembakau sejak tahun 1980-an. Jadi tahu betul kondisinya," paparnya.

Baca Juga: Tingkatkan Kemampuan Identifikasi Hama, Petani Tembakau Probolinggo Ikuti Pelatihan

Edy menjelaskan pada tahun 1980-1990an para petani tembakau sangatlah makmur. Kesejahteraan para petani tembakau di atas rata-rata petani pada umumnya. Namun, saat ini keadaan berbalik. Jumlah petani tembakau semakin berkurang serta kesejahteraannya semakin menurun.

Saat ini, banyak dari petani tembakau yang menggadaikan sertifikat tanahnya. Tidak jarang juga yang menggadekan BPKB kendaaaran unutk melanjutkan kehidupannya.

"Banyak yang terjebak hutang 'limolasan'. Pinjam sepuluh, mengembalikan lima belasan, karena hasil dari panen tembakau tidak semakin baik harganya. Dulu pada saat masa kejayaan tembakau, setiap panen di desa dapat memberangkatkan 20 orang untuk pergi haji," ucapnya.

Sementara itu, Koordinator Koalisi Tembakau for Gus Muhaimin 2024 (KTFGM 2024), Bambang Elf, mengatakan selama ini Kebijakan Cukai yang diterbitkan Pemerintah berorientasi pada pengendalian Konsumsi Rokok, which is totally wrong.

Baca Juga: 69 Juta Konsumen Perjuangkan Hak Partisipatif dan Advokasi dalam Regulasi Pertembakauan

Menurutnya, kebijakan pemerintah seharusnya berorientasi pada kesejahteraan masyarakat petani dan stakeholder tembakau. Serta dapat memakmurkan patani, buruh, pekerja dan pelaku usaha tambakau.

"Seharusya pemerintah tidak membuat kebiajakn yang malah memiskinkan petani, dan memicu maraknya rokok ilegal beredar," ujarnya.