Disebut Nasdrun Gegara Usung Anies Baswedan, NasDem Dapat Simpati

Sekjen Sekretariat Kolaborasi Indonesia (SKI), Raharja Waluya Jati, merespons munculnya label negatif terhadap Partai NasDem usai mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres di pemilu 2024 mendatang mulai muncul. Partai yang dipimpin Ketua Umum Surya Paloh ini disebut sebagai Partai Nasdrun atau NasDem Kadrun.

Penyebutan Nasdrun ramai di media sosial Twitter yang digaungkan oleh buzzer (pendengung). Menurut Jati, istilah-istilah tersebut bernuansa suku ras dan agama (SARA) yang membahayakan persatuan bangsa dan mengancam demokrasi.

Baca Juga: Megawati Bertemu Jokowi, Bahas Anies hingga Puan Maharani?

"Rasisme dan kebencian yang diumbar-umbar itu bertujuan untuk terus menciptakan segregasi politik guna menjaga kepentingan elektoral pihak tertentu pada Pemilu 2024. Tindakan tersebut membahayakan persatuan bangsa dan menjadi ancaman bagi demokrasi Indonesia yang bermartabat," ujar Raharja Waluya Jati, Senin (10/10/2022).

Kata dia, orang boleh tidak setuju dengan pilihan politik atau tidak menyukai figur tertentu. Namun, seharusnya tidak sampai melabeli dengan istilah-istilah yang memicu perpecahan. "Bukan dengan membuat cap atau label bernuansa rasis kepada pihak yang tidak disetujuinya," ungkapnya.

Menurutnya, pelabelan Nasdrun itu menunjukkan kekerdilan sikap dan ketidakmampuan bertarung di arena gagasan dan karya. Jati mengatakan, pihaknya bersimpati dan memberikan dukungan kepada NasDem yang telah membuka pintu perubahan dengan segala risiko politiknya.

Lebih lanjut, dia menilai selama ini upaya hukum belum terasa optimal dalam menertibkan ulah buzzer, tetapi bukan berarti publik harus pesimistis dan berdiam diri sehingga membiarkan kejahatan moral itu terus terjadi.

"Literasi politik kepada publik luas dengan mengembangkan politik berwatak Indonesia merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menangkal ’keganasan’ buzzer status quo," kata Jati.

Baca Juga: Ahoker Serang Anies Bikin Panas Medsos, Pengamat: Pilpres Masih Jauh Udah Mendidih, Ampun Deh!

Dia mengatakan, SKI mengembangkan kegiatan literasi politik melalui Program Pendidikan Bernegara. Program ini selain bertujuan untuk menyemai sikap kritis warga terhadap narasi-narasi politik yang mengemuka di ruang publik, juga untuk mengingatkan pentingnya mengembalikan demokrasi Indonesia kepada watak emansipasinya.

Jati menegaskan, dalam Pendidikan Bernegara, warga memperoleh pemahaman mengenai lanskap politik dan tujuan bernegara secara tuntas.

"Mereka juga memperoleh pemahaman, mengapa narasi yang dikembangkan buzzer tidak sesuai dengan tujuan bernegara dan kepentingan menjaga kualitas demokrasi Indonesia, serta bagaimana strategi terbaik warga negara untuk menghadapinya," pungkas Jati.