Desakan Mundur Ketua Umum PSSI Menguat, Pemerintah Tegaskan Tak Bisa Ikut Campur

Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali kembali menegaskan pemerintah tidak bisa ikut campur terkait desakan masyarakat agar Ketua Umum Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan mundur akibat tragedi Kanjuruhan.

“PSSI yang bernaung di bawah Asosiasi Sepak Bola Dunia FIFA memiliki aturan sendiri sehingga pemerintah dalam posisi yang tidak mungkin intervensi. Kan kami sudah punya pengalaman disanksi FIFA. Saya tidak mau itu terulang,” ujar Zainudin Amali di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, pemerintah memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk meminta Ketua Umum PSSI mundur dari jabatannya saat ini.

“Saya akan sampaikan hal itu, tapi semua kembali kepada PSSI bagaimana menyikapinya,” jelasnya.

Pemerintah bergerak sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2019 agar percepatan pembangunan sepak bola nasional bisa cepat terwujud dan membuahkan hasil yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia.

Soal kelanjutan kompetisi yang saat ini terhenti pascatragedi Kanjuruhan, Menpora menyatakan bahwa Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) sedang bekerja menuntaskan masalah ini dalam kurun waktu satu bulan.

Baca Juga: PSSI Mengaku Siap Bentuk Tim Bersama FIFA

Sebelumnya PSSI menyatakan siap bekerja sama dengan FIFA dan pemerintah untuk membuat rencana aksi demi perbaikan sepakbola Indonesia. Hal ini menyusul rencana kedatangan Presiden FIFA serta surat federasi sepak bola internasional itu yang sebelumnya disampaikan ke Presiden Joko Widodo.

Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan menyatakan akan membentuk tim yang bakal bekerja sama dengan FIFA dan pemerintah. Rencana itu kata Iriawan akan segera diaktualisasikan setelah PSSI, FIFA, dan pemerintah bertemu.

“Tentu setelah bertemu dengan FIFA dan Ppmerintah, PSSI akan langsung bekerja. Arahan Presiden soal stadion yang tidak layak untuk menggelar kompetisi juga menjadi atensi kami,’’ imbuh Iriawan