Pengamat Pertanyakan Sikap PDIP yang Seakan Terlalu Menentang Nasdem dan Anies Baswedan: Ini Hak Partai!

Sejumlah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai menunjukan penentangan mereka usai Partai Nasdem sah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden yang akan didukung pada Pilpres 2024 mendatang 

Yang paling santer adalah pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mengatakan dalam sebuah kesempatan bahwa akan ada bendera biru yang robek dari kabinet Presiden Jokowi.

Statement Hasto ini dianggap sebagai serangannya terhadap Nasdem, karena warna partai Nasdem yang biru dan terkait deklarasi untuk capres Anies Baswedan.

Baca Juga: Duarrr... Survei Ini Sebut Mas Anies Baswedan Nggak Jadi Pilihan Utama Warga Jakarta untuk Pilpres 2024, Alasannya Jadi Sorotan, Simak!

Mustofa, Analis Narasi Institute dan Alumni Ilmu Politik FISIP UI mengatakan apa yang dikatakan Hasto ini sangat menarik. 

“Sebetulnya sebelum Anies dideklarasikan oleh Nasdem sudah ada beberapa partai politik pemerintah yang telah mendeklarasikan sebagai calon presiden. Termasuk menteri-menteri presiden Jokowi non-partai seperti Menteri BUMN Erick Thohir yang balihonya sebagai capres ada dimana-mana” jelas dia melalui keterangan tertulisnya yang diterima Warta Ekonomi, Kamis (13/10/22).

Baca Juga: Didoakan Jadi Pasangan Anies Baswedan di Pilpres 2024, AHY: Kami Memang Sudah Kenal Lama

Dan lagi menurut dia, sebelum Anies ada Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Erick Thohir, hingga Puan Maharani balihonya sudah bertebaran di seluruh Indonesia.

Menurut Mustofa pula, mendeklarasikan seorang capres oleh partai politik adalah hak konstitusional masing masing partai. 

“Toh Presiden Jokowi juga sudah tidak dapat maju lagi di periode berikutnya karena sudah 2 periode,” tambahnya.

Baca Juga: PDIP Yakin Anies Kalah di Jateng saat Pilpres 2024, Relawan Anies: Kita Uji Saja Dulu...

Statemen Hasto itu pun seolah dirinya lebih berkuasa dibanding Presiden Jokowi. Karena mengangkat dan memberhentikan seorang menteri adalah hak prerogatif presiden dan bukan hak seorang sekjen partai. 

“Pemilu 2024 memang masih 2 tahun lagi namun aroma persaingan nya sudah terasa dari sekarang. Munculnya banyak capres adalah justru hal yang sehat dan baik dalam alam demokrasi,” tambah dia.