Transisi Energi, Wamen I BUMN Dukung Penuh Dekarbonisasi

Kementerian BUMN diwakili oleh Wakil Menteri I BUMN Pahala Nugraha Mansury terus mendorong proses dekarbonisasi sebagai salah satu cara dalam melakukan transisi energi. 

Proses dekarbonisasi disebut-sebut bisa dijadikan sebagai sebuah lompatan besar bagi BUMN untuk bisa merealisasikan ketahanan dan kemandirian energi. Pahala mengatakan, ada banyak cara yang dapat dilakukan BUMN dalam melakukan dekarbonisasi, salah satunya bersinergi dengan sejumlah pihak. 

Baca Juga: Kementerian BUMN Minta Para BUMN Bersinergi untuk Jalankan Transisi Energi

"Transisi energi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari karena Indonesia sudah menetapkan target mencapai emisi net zero pada 2060 dan pengurangan emisi 32 persen pada 2030. Jadi saya rasa bagaimana BUMN mengembangkan portofolio untuk mengurangi emisi karbon, bisa secara individu atau sinergi dengan ekosistem BUMN," kata Pahala saat menjadi pembicara di acara SOE International Conference pada sesi diskusi panel III dengan tema: Energy Transition and Green Development for Sustainable Growth, di BNDCC Bali, Senin (17/10/2022).

Sebelumnya, dalam rangka mempercepat transisi energi, Menteri BUMN Erick Thohir telah mewajibkan karyawan perusahaan pelat merah untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas. 

Menurut Pahala, melonjaknya harga minyak dunia menjadi salah satu alasan untuk tidak menunda transisi energi. BUMN harus mulai mengembangkan sumber energi bersih dibandingkan membangun pembangkit listrik tenaga fosil. 

Baca Juga: Arifin Tasrif Ajak Mitra Kerja untuk Kolaborasi Pembiayaan Transisi Energi

Di sisi lain, President of Schlumberger Asia, Amy Chua menegaskan bahwa transisi energi tidak bisa dilakukan secara sendiri tetapi harus mengajak banyak pihak untuk melakukan kolaborasi. 

"Dekarbonisasi akan menjadi agenda besar dalam dua dekade ke depan. Ini tidak bisa dilakukan sendiri, kolaborasi, kerja sama dan juga kemitraan antara badan usaha swasta dengan pemerintah menjadi hal yang krusial," ujar Amy. 

Amy menambahkan, harus ada perubahan paradigma dalam menjalankan transisi energi dan juga kebijakan dari pemerintah yang membuka jalan bagi energi terbarukan untuk menggantikan energi fosil. 

Direktur Energy Division Department Bank Pembangunan Asia Toru Kubo mengatakan, ADB sudah meluncurkan Energy Transition Mechanism (ETM) untuk membantu mengurangi ketergantungan sejumlah negara terhadap energi fosil dan beralih ke energi bersih. 

Baca Juga: Lembaga Keuangan Perlu Kolaborasi Danai Transisi Energi

"Pembiayaan menjadi isu yang krusial dalam transisi dari energi fosil ke energi baru dan terbarukan. Karena itu harus ada blended financing yang membuat kreditor bisa menerima dana untuk program mengurangi emisi gas rumah kaca namun di sisi lain juga harus ditetapkan harga karbon yang baik," jelasnya. 

ADB diketahui sudah bekerja sama dengan Indonesia, Filipina, dan Vietnam dalam melakukan transisi energi. Selain itu, ADB juga bekerja sama dengan institusi finansial regional dan global untuk membentuk Asset Regeneration Platform untuk meningkatkan investasi yang bankable di sektor perubahan iklim. 

Baca Juga: Bappenas Yakini Pemerintah Serius Jalani Transisi Energi

APAC Head of Energy and Environment Policy for Amazon Web Services (AWS) di Asia Pasifik dan Jepang, Ken Haig menjelaskan, Amazon berkomitmen dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Karena itu, pada 2019 Amazon mendirikan The Climate Pledge yang merupakan wujud komitmen dalam mencapai emisi net zero di bisnis pada 2040. 

"Sebagai bagian dari The Climate Pledge, kami juga menargetkan untuk menjalankan semua operasi kami dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan pada 2025. Kami akan dengan senang hati membantu Indonesia untuk membuat harga energi terbarukan menjadi lebih terjangkau," paparnya.