Heru Budi Hartono Semakin Mirip dengan Ahok: Rela Adakan Lagi Program Kerja yang Hilang di Era Anies Baswedan

Heru Budi Hartono resmi menjadi Pj. Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan yang dilantik pada Senin (17/10/2022) usai ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Heru Budi juga mengungkapkan sejumlah program yang akan dikerjakannya. Beberapa program tersebut terdengar mirip dengan era mantan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Baca Juga: Janji Anies Jual Saham Perusahaan Bir Milik DKI Nggak Terpenuhi, Heru Budi Jawab Soal Kelanjutannya: Ketika Mau Dijual...

Namun, hal itu tak mengherankan karena Heru pernah menduduki sejumlah jabatan di ibu kota saat zaman Jokowi dan Ahok. Jabatan tersebut antara lain Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri, Wali Kota Jakarta Utara, lalu Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi DKl Jakarta.

Berikut sejumlah program Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang akan dikerjakan:   

1. Pos pengaduan warga

Program pertamanya saat kembali ke Balai Kota adalah mengaktifkan kembali pos pengaduan warga. Pos pengaduan masyarakat ini merupakan program pada zaman Jokowi dan Ahok. Program ini kemudian ditiadakan saat masa pemerintahan Anies karena diganti dengan aduan di aplikasi Jakarta Kini (Jaki).

Baca Juga: Baru Hitungan Hari Gantikan Anies, Heru Budi Langsung Dapat Pujian PSI: Tradisi Baik Harus Diteruskan

"Insyaallah begitu (ada pos pengaduan, red) besok saya melakukan pengarahan ke seluruh pejabat, nanti ada poin-poin misalnya Pak Sekda, asisten, saya minta perwakilan dari wali kota," jelas Heru.

Heru menambahkan pengaduan masyarakat bakal dilakukan pada Senin hingga Kamis.

"Kalau Jumat kan terbatas, karena ada yang mau salat Jumat, tetapi waktunya tentunya kita akan bertugas lainnya," tambahnya.

2. Melanjutkan normalisasi

Heru mempertimbangkan untuk melanjutkan normalisasi sungai yang dicetuskan oleh Ahok. Normalisasi adalah langkah melebarkan sungai yang dibeton. Program ini sempat menjadi pro dan kontra karena harus memindahkan atau menggusur warga yang tinggal di bantaran sungai.

Baca Juga: Guntur Romli Puji Heru yang Pilih Temui Ketua PBNU: Anies Malah Gandeng Tokoh yang Sudah Masuk Penjara 3 Kali

Lantaran adanya penggusuran itu, normalisasi kemudian dihentikan pada zaman Gubernur Anies Baswedan.

"Untuk normalisasi, kami lihat ya," kata Heru.

3. Slogan mirip Jokowi

Heru Budi juga berpegang pada slogan mirip Presiden Jokowi soal bekerja. Mengingat, dirinya sebelumnya menjabat sebagai Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres).

Baca Juga: Erick Thohir dan Heru Budi Hartono Bersinergi, Tingkatkan Pelayanan dan Fasilitas Publik di Jakarta

"Saya akan kerja, kerja, kerja," tandasnya.

Adapun, Heru dilantik untuk masa jabatan satu tahun dan akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian per tiga bulan.