Dorong Kelestarian Lingkungan Lewat Ekonomi Biru, Menteri LHK Ungkap Fondasi Utamanya

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, mengungkapkan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan selalu dihadap-hadapkan. Jika ada pertumbuhan ekonomi, di situ akan terjadi kerusakan lingkungan.

Sebaliknya, jika ingin ada kelestarian lingkungan, maka di situ tidak boleh terjadi pertumbuhan ekonomi. Padahal, keduanya bisa berjalan beriringan. Ekonomi tumbuh, lingkungan pun tetap lestari. Salah satunya melalui konsep ekonomi biru (blue-economy).

Baca Juga: ASEAN Puji Langkah KKP dengan Program Ekonomi Biru

Hal ini disampaikannya acara pembukaan PEMSEA Network of Local Government (PNLG) Forum 2022 yang dilakukan secara hybrid, luring dan daring, dengan mengangkat tema "Strengthening Coastal Resilience Towards Sustainable Local Blue Economies" di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada 25-29 Oktober 2022.

Siti menjelaskan fondasi utama dari konsep ini adalah ekonomi kelautan lestari, berketahanan dan inklusif, yang memerlukan laut bersih, sehat dan produktif, serta ketahanan kawasan pesisir dan ekosistem laut. Karena itu, keberlangsungan suplai barang dan jasa dari laut merupakan hal penting dalam hal kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara di masa depan. 

Baca Juga: Gandeng Perguruan Tinggi Kelautan dan Perikanan Se-Indonesia, KKP Percepat Program Ekonomi Biru

Pemerintah daerah memiliki peran khusus dan penting dalam pengelolaan lingkungan, terutama kawasan pesisir dan laut mengingat konsekuensi atau dampak dari kegiatan industri di kawasan tersebut ada pada tingkatan dan wewenang di bawah Pemerintah lokal.

"Diharapkan melalui regulasi, insentif, pembangunan institusi, partisipasi pemangku kepentingan, riset dan pengembangan kemampuan, serta mekanisme pembiayaan pada sektor-sektor lingkungan, merupakan suatu kondisi yang dapat memungkinkan didukungnya investasi lebih lanjut," harap Menteri Siti yang berhasil menurunkan laju deforestasi terendah sepanjang sejarah dalam 20 tahun terakhir ini.

Sementara itu, Bupati Tangerang selaku Tuan Rumah pelaksanaan Forum PNLG Tahun 2022, Ahmed Zaki Iskandar, mengatakan Forum PNLG dapat membagikan pengalaman dan pengetahuan dalam hal tata kelola kawasan pesisir, terutama dalam hal pengelolaan kawasan pesisir yang terintegrasi, sebagaimana tema yang diangkat pada tahun ini.

"Kita berharap akan ada pertukaran pengetahuan yang konstruktif, yang kemudian akan berdampak dengan adanya kolaborasi-kolaborasi dalam implementasi program-program pembangunan kawasan pesisir," kata Zaki.

Baca Juga: KKP Bawa Tiga Strategi Ekonomi Biru di G-20

Setali tiga uang dengan Le Quang Nam, Vice Chair Da Nang People's Committee, Vietnam, selaku President PNLG Forum, yang hadir pada kesempatan ini. Dia mengatakan bahwa PNLG tetap berkomitmen untuk dapat berkontribusi dalam penanganan dan mitigasi terkait perubahan iklim, sejalan dengan apa yang telah digariskan di dalam UN Framework on Convention of Climate Change. Provinsi Da Nang juga ingin membagikan terkait pengalaman dan pengetahuan mereka dalam pencegahan dan penanggulangan bencana alam dan non-alam.

"Da Nang tengah mengembangkan diri dalam hal kemampuan perkiraan (forecasting), kewaspadaan dini (early warning) dan sistem pemulihan pascabencana. Diharapkan melalui forum ini akan ada kolaborasi antaranggota forum, terutama dalam hal riset dan inovasi di bidang maritim serta pengembangan nilai sosio-ekonomi dari kawasan pesisir," harap dia.