Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Politik Identitas Diprediksi Bakal Marak Dipakai Pada Pilpres 2024, Pengamat Sebut Alasannya

        Politik Identitas Diprediksi Bakal Marak Dipakai Pada Pilpres 2024, Pengamat Sebut Alasannya Kredit Foto: Twitter/Anies Baswedan
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Para kontestan politik pada Pilpres 2024 diprediksi akan kembali mengangkat isu Politik Identitas sama seperti pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu. 

        Achmad Nur Hidayat selaku Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute mengatakan hal ini salah satunya dipakai untuk menjegal Anies Baswedan.

        “Anies Baswedan yang dinilai dekat dengan kelompok mayoritas muslim tentunya mudah sekali dicap fundamentalis, radikal dan sektarian,” ujar Achmad melalui pernyataan tertulisnya, Kamis (27/10/22).

        Baca Juga: Survei: Pemilih yang Berpendidikan Rendah Lebih Memilih Prabowo Subianto Dibanding Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, Ini Alasannya!

        Achmad menambahkan isu Politik Identitas ini juga digunakan untuk mengstigmakan ini kepada Anies Baswedan dan kandidat lawannya. 

        “Politik saling menjatuhkan ini tidak bisa dipungkiri sudah berlangsung. Kita akan melihat bagaimana situasi yang akan terjadi diantara pengusung masing-masing bakal calon presiden,” ungkap dia. 

        Yang diinginkan publik yang berpikir jernih sebenarnya kata Achmad adalah adanya persaingan sehat dan saling support. 

        Tidak ada yang menggunakan cara-cara kotor untuk bersaing dengan saling menjatuhkan dan saling membunuh karakter.

        Baca Juga: PKS Diisukan Dapat Tawaran Dua Kursi Menteri, Bakal Cabut dari Koalisi dan Tak Dukung Anies Baswedan?

        “Isu radikalisme adalah isu yang sangat mudah ditebak untuk digoreng yang disematkan kepada kaum tertentu dari kaum muslimin dan akan dibentur-benturkan dengan nasionalis sehingga seolah-olah kaum islamis dengan stigma radikalis, tidak nasionalis dan sesuatu yang seolah-olah harus diperangi,” jelas dia. 

        Upaya-upaya semacam ini harusnya dihentikan karena ini akan mempertajam polarisasi di masyarakat. Tolak ukur keberhasilan demokrasi itu seharusnya membuat masyarakat bersatu, bukan terpecah. 

        “Semua orang terutama para politisi mempunyai tanggung jawab untuk membuat suasana negara ini penuh damai dan tidak terpecah belah,” ungkapnya.

        Baca Juga: PKS Diisukan Dapat Tawaran Dua Kursi Menteri, Bakal Cabut dari Koalisi dan Tak Dukung Anies Baswedan?

        “Energi dan pikiran bangsa ini harus diarahkan kepada hal-hal yang membangun dan mempersatukan. Saling merangkul, bukan memukul,” tutupnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Penulis: Sabrina Mulia Rhamadanty
        Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty

        Bagikan Artikel: