Koalisi SPSK Singgung Minimnya Perhatian Jokowi Atas Kasus PMI di Inggris

Koalisi SPSK menilai Presiden Jokowi hanya menjadikan Pekerja Migran Indonesia (PMI) sebagai bahan kampanye pencitraan menjelang akhir masa jabatannya. Koordinator Koalisi SPSK, Fuad Adnan menyebut sebagian PMI masih mempertaruhkan nasibnya sendiri-sendiri bahkan tanpa dukungan kehadiran pemerintah.  

“Agak berlebihan juga menyebut era Presiden Jokowi sebagai era Kemerdekaan PMI karena semata-mata memberi banyak fasilitas. Sekarang buat apa banyak fasilitas tetapi tak ada perhatian atau bantuan pemerintah jika PMI mendapat masalah,” kata Fuad dalam keterangan tertulis, Jum’at (28/10) sore.   

Fuad pun mencontohkan kasus jerat utang (debt bondage) dan penempatan berbiaya tinggi (Overcharging) PMI yang bekerja di sektor perkebunan Inggris.

Menurutnya, Presiden Jokowi tidak sedikit pun memberi perhatian dan tekanan yang tegas kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara tuntas. Akibatnya, hingga kini tidak ada kejelasan penyelesaian masalah yang menimpa ratusan PMI di sana.

“Harusnya persoalan PMI di Inggris tersebut bisa selesai dengan baik. Tetapi karena tidak ada atensi atau perhatian dari Presiden Jokowi untuk ‘menekan’ Menaker dan Kepala BP2MI, akibatnya para PMI di Inggris masih kebingungan dengan nasib mereka. Mereka terjerat utang besar dan tidak pernah tahu dengan kepastian pekerjaan di sana,” jelas dia.

Karena itu, bagi Fuad, penting untuk mengukur komitmen Presiden Joko Widodo terhadap PMI melalui penyelesaian persoalan kasus PMI di Inggris. Pasalnya, kasus tersebut sudah menjadi perhatian dunia internasional lantaran banyak diberitakan media internasional.

“Komitmen Presiden Jokowi diukur dari upayanya menyelesaikan kasus PMI Inggris. Sebab ada ratusan PMI yang masih terjerat utang dan menanggung beban utang akibat overcharging yang dilakukan P3MI di sini. Semoga Presiden Jokowi bisa memperingatkan Menaker Ida Fauziyah untuk bekerja menyelesaikan kasus ini,” tuturnya.