Sebut Pilpres 2024 Jatah Prabowo Subianto, Pengamat Ingatkan Presiden Jokowi Soal Sanksi dari PDIP
Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo secara terang-terangan mengatakan pada Pilpres 2024 bisa menjadi saat kemenangan bagi Ketua Umum Gerindra sekaligus menteri pertahanannya, Prabowo Subianto.
Ini dikatakan presiden usai dirinya pamer telah dua kali menang dalam Pemilihan Presiden-Wakil Presiden pada 2014 dan 2019.
“Saya ini dua kali Wali Kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta, Gubernur sekali menang. Kemudian dua kali di pemilu Presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo,” kata Jokowi di HUT ke-8 Partai Perindo, Jakarta, Senin (7/11/2022).
Setelah bicara, Presiden Jokowi lalu melirik Prabowo yang duduk di hadapannya. Ia langsung menyampaikan permohonan maaf terhadap perkataannya.
"Mohon maaf Pak Prabowo," ucap Jokowi disambut riuh para undangan yang hadir.
Setelah mendengar pernyataan Jokowi tersebut, Prabowo yang juga hadir di HUT Partai Perindo langsung berdiri dan memberikan hormat. Suasana acara HUT Perindo pun menjadi riuh.
Menanggapi tersebut, pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga menilai pernyataan Presiden Jokowi tersebut bukan sebagai bentuk dukungan terhadap Prabowo.
"Pernyataan Jokowi itu tidak serta sebagai bentuk dukungan kepada Prabowo. Sebab, pernyataan senada juga disampaikan Jokowi kepada Airlangga Hartarto di saat ulang tahun Golkar," kata Jamiluddin seperti dilansir dari Republika.co.id, Selasa (8/11/2022).
Selain itu, menurutnya sulit dibayangkan jika Jokowi akan memberi dukungan capres secara terbuka kepada seorang kandidat yang bukan kader PDIP.
Baca Juga: Pengamat Ungkap Nama-nama yang Telah Kantongi Restu Presiden Jokowi Jelang Pilpres 2024
Kader PDIP pun Jokowi baru akan menyampaikan dukungan kalau sudah ada restu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
"Jokowi sebagai kader PDIP harus patuh bahwa yang berhak menyatakan capres hanyalah Megawati. Karena itu, Jokowi tidak akan berani melanggar aturan itu bila tidak ingin mendapat sanksi dari partainya," ujarnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Sabrina Mulia Rhamadanty