Kementan Bongkar Mafia Pangan, Beras Oplosan Rugikan Rakyat Rp99 Triliun

Pemerintah mulai memperketat pengawasan sektor pangan setelah praktik mafia pangan dinilai semakin meresahkan dan merugikan masyarakat. Kementerian Pertanian Republik Indonesia bahkan menegaskan perang total terhadap berbagai praktik curang yang mengganggu stabilitas harga dan distribusi pangan nasional.

Langkah tegas itu dilakukan menyusul banyaknya temuan pelanggaran di sektor pangan, mulai dari penimbunan, permainan harga, hingga kasus beras oplosan. Pemerintah menilai praktik semacam itu bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga mengancam ketahanan pangan nasional.

Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Irham Waroihan mengatakan penguatan pengawasan dilakukan untuk mencegah mafia pangan memanfaatkan celah dalam tata niaga pangan nasional. Menurutnya, praktik semacam itu sering muncul saat pemerintah mengeluarkan kebijakan strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

“Setiap ada kebijakan strategis untuk kepentingan negara dan masyarakat, mafia pangan selalu bergerak mencari celah. Termasuk dalam tata niaga minyak goreng,” ujar Irham dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementan menilai pengawasan ketat perlu dilakukan dari hulu hingga hilir agar distribusi pangan tetap terkendali. Pemerintah juga ingin memastikan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tetap aman dengan harga yang stabil.

Selain memperketat pengawasan internal, Kementan juga menggandeng aparat penegak hukum, pemerintah daerah, hingga pelaku usaha pangan. Langkah itu dilakukan untuk mempersempit ruang gerak mafia pangan di lapangan.

“Pengawasan harus dilakukan secara ketat mulai dari hulu sampai hilir karena ini menyangkut kepentingan rakyat banyak,” kata Irham.

Kementan memastikan penindakan hukum akan dilakukan tanpa kompromi apabila ditemukan praktik penimbunan maupun permainan harga. Pemerintah menilai efek jera menjadi hal penting agar pelanggaran serupa tidak kembali terulang.

“Penegakan hukum harus memberikan efek jera agar praktik serupa tidak kembali terulang,” tegas Irham.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman juga menegaskan perang terhadap mafia pangan menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas pangan nasional. Ia menyebut penegakan hukum harus dilakukan tegas sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Seperti arahan Bapak Presiden Prabowo, kita diminta mewujudkan swasembada pangan dan penegakan hukum harus ditegakkan manakala ada yang bermain-main. Tidak ada kompromi,” ujar Amran.

Amran menegaskan pembersihan mafia pangan dilakukan bukan hanya kepada pihak luar, tetapi juga terhadap oknum internal kementerian. Pemerintah ingin memastikan seluruh rantai distribusi pangan bersih dari praktik curang.

Data Kementan mencatat selama periode 2024 hingga 2025 terdapat 94 kasus pangan yang telah ditangani. Kasus tersebut terdiri dari 46 kasus beras, 27 kasus pupuk, 16 kasus minyak, serta tiga kasus yang melibatkan oknum internal kementerian dengan total 77 tersangka.

Tak hanya itu, pemerintah juga telah mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah. Dalam 10 bulan terakhir, Kementan bahkan sudah menyerahkan 260 kasus kepada aparat penegak hukum untuk diproses lebih lanjut.

Salah satu temuan terbesar adalah kasus beras oplosan yang disebut merugikan masyarakat dalam jumlah fantastis. Dari 268 sampel yang diuji di 13 laboratorium pada 10 provinsi, ditemukan 212 merek beras premium dan medium yang tidak sesuai standar mutu maupun harga eceran tertinggi pemerintah.

Baca Juga: Bulog Tak Mau Jual Murah Beras RI ke Malaysia

Kementan menyebut sebanyak 85,56 persen beras premium yang diperiksa tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. Praktik tersebut diperkirakan menyebabkan kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.

Besarnya angka kerugian itu membuat pemerintah semakin agresif memperkuat pengawasan pangan nasional. Kementan memastikan perang terhadap mafia pangan akan terus dilakukan demi melindungi masyarakat dan menjaga stabilitas pangan di tengah tekanan ekonomi.