Kantor Nasdem di Aceh Ditimpuki Telur Busuk dan Kaus Kaki, Demokrat Kepanasan: Pengecut!

Menanggapi aksi pelemparan telur busuk dan kaus kaki di kantor DWP Partai NasDem Aceh, Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai bahwa tindakan tersebut dilakukan oleh pihak yang sengaja ingin menjegal konsolidasi politik.

Kamhar menilai bahwa upaya penjegalan tidak hanya terjadi melalui pelemparan telur dan kaus kaki di kantor DWP Nasdem, tetapi juga pengurusan perizinan safari politik Anies Baswedan yang sempat terkendala sebelumnya.

"Ini tindakan pengecut dan tak bertanggung jawab dari pihak-pihak yang tak menghendaki dan ketakutan akan kuatnya arus perubahan. Ini bukan gaya politik Aceh, bukan pula gaya politik masyarakat Indonesia diberbagai daerah lainnya dalam merespon perbedaan politik," kata Kamhar dalam keterangannya, Sabtu (3/12/22).

Baca Juga: Gara-Gara Ini NasDem Maju Kena, Mundur Kena! Jhon Sitorus Sindir Telak: Repot Sendiri Kan?!

"Berbagai cara dilakukan untuk menjegal aspirasi dan konsolidasi politik untuk perubahan, mulai dari persoalan perizinan dan kini aksi teror berupa pelemparan," papar Kamhar.

Kamhar menilai, rentetan penjegalan Anies Baswedan bukanlah gaya berpolitik Aceh. Pun demikian pula dengan gaya berpolitik Indonesia itu sendiri. Dia menyebut bahwa sebelumnya, kontestasi politik tidak pernah melakukan praktik serendah dan sehina itu.

Dia menuturkan, dari narasi fitnah dan hoax yang menolak tawaran perubahan, hingga aksi fisik yang berpotensi menimbulkan gesekan fisik, telah dialami demokrasi Indonesia saat ini. Dia juga meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan kejadian tersebut.

Baca Juga: Nasdem Bisa Berbangga Diri, Elektabilitas Anies Baswedan Mampu Saingi Ganjar dan Berhasil Lampaui Prabowo

"Bukan tidak mungkin ada kekuatan yang ingin membenturkan sesama masyarakat agar terjadi kekacauan yang bisa menjadi pintu masuk untuk penundaan pemilu. Jangan sampai itu terjadi. Masyarakat harus melakukan kontrol demokrasi atas kekuasaan," katanya.

Melalui peristiwa tersebut, Kamhar juga meminta Presiden Joko Widodo untuk berhenti melakukan promosi pada salah satu kandidat capres di Pilpres 2024. Selain tidak etis, kata Kamhar, promosi tersebut berpotensi mencederai demokrasi.

Dia juga menyarankan Jokowi agar mencontoh pada Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dinilai sebagai negarawan yang memastikan demokrasi Indonesia berjalan baik diakhir masa jabatannya. Dia juga menyebut bahwa di era SBY, tidak ada pengkondisian koalisi dan pasangan capres-cawapres.

Baca Juga: Heboh Capres Berambut Putih Versi Jokowi, Nasdem Ngaku Surya Paloh Masa Bodoh

"Tak ada salahnya Pak Jokowi belajar dari Pak SBY menjadi negarawan yang dipenghujung masa jabatannya memastikan demokrasi terjaga dan pemilu berlangsung demokratis. Tak ada pengkondisian pembentukan koalisi, pasangan capres dan cawapres maupun hasil pemilu agar Pak Jokowi bisa husnul khotimah dan tak mengidap post power sindrom setelah tak lagi berkuasa nanti," katanya.