Tanggapi 'Nyanyian' Bupati Meranti, DPR Sebut Pernyataan Muhammad Adil Tak Etis

Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu, menilai bahwa pernyataan Bupati Meranti, Muhammad Adil, tidak pantas diucapkan, apalagi posisinya sebagai pejabat negara.

Hal tersebut diungkap Masinton sebagai respons dari Muhammad Adil yang menyebut akan bergabung dengan negeri sebelah sebab kekecewaannya pada Dana Bagi Hasil (DBH) migas Rp10 triliun yang diambil pemerintah pusat.

Baca Juga: Kecewa DBH Migas hingga Ancam Angkat Senjata, Fahri Hamzah Soroti Pernyataan Bupati Meranti: Kenapa Kawan Ini Marah Sekali?

Masinton menilai, Muhammad Adil mesti menghormati tatanan dasar bernegara, mengingat posisinya sebagai Bupati di Kabupaten Meranti. Dia menilai, pernyataan Bupati Meranti tersebut mengandung ancaman yang berpotensi melanggar sumpah janji jabatan.

"Sebagai pejabat negara yang bertugas di daerah dan sebagai kepala daerah juga harus menghormati tatanan dasar bernegara," kata Masinton saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (12/12/2022).

"Bicara tentang NKRI, nggak boleh pejabat negara mengeluarkan kalimat, apalagi ancaman untuk bergabung dengan negara lain. Itu sangat tidak etis bahkan cenderung melanggar sumpah janji jabatan yang mendasar," paparnya.

Dia menilai, mestinya Muhammad Adil bisa menyerap aspirasi masyarakatnya tanpa berupaya merusak tatanan dasar bernegara dengan mengeluarkan pernyataan akan bergabung dengan negara yang lain.

"Sekencang apapun perjuangkanlah itu aspirasi daerah, tapi jangan merusak tatanan dasar bernegara kita atau sistem negara kita, yaitu NKRI," tegasnya.

Masinton juga menyebut, Muhammad Adil bisa kembali menghitung ulang pengalokasian DBH. Menurutnya, apa yang dilakukan pemerintah sudah sangat objektif dalam hal DBH migas di Meranti.