Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Sudah 2 Periode, Jokowi Diminta Akhiri Jabatan dengan Husnul Khotimah: 'Seperti Pak Habibie Waktu Itu...'

        Sudah 2 Periode, Jokowi Diminta Akhiri Jabatan dengan Husnul Khotimah: 'Seperti Pak Habibie Waktu Itu...' Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Peneliti Utama BRIN, Siti Zuhro, menyoroti sikap dan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang kerap kali mengisyaratkan dukungan kepada calon presiden (capres) tertentu. Ia meminta kepala negara cukup menyiapkan pemilu dengan baik.

        "Menurut saya, Pak Jokowi ini sudah dua periode, berniatlah husnul khotimah. Tupoksi dia adalah bagaimana menyiapkan agar pemilu 2024 itu sukses jadi bukan merekrut calon presiden, bukan," tegas Zuhro, dalam diskusi Publik Ngopi dari Seberang Istana: Merangkum 2022, Menyambut 2023, Minggu (18/12/2022).

        Baca Juga: Elite Makin Kencang Suarakan Perpanjangan Masa Jabatan Jokowi, Pengamat Sebut Mereka Takut: Nggak Mau Kehilangan Jabatan!

        Menurut Zuhro, Jokowi memiliki peran sentral sebagai kepala negara. Jangan sampai membiarkan isu-isu seperti penundaan pemilu, presiden tiga periode, itu dibiarkan bergulir dan menjadi polemik di masyarakat.

        "Jadi tugasnya itu, berarti bagaimana agar mensukseskan dan menjaga agar lembaga-lembaga tinggi Negara tadi itu MPR DPR DPD engga celamitan, pincang sendiri, rendah sendiri, mereka lupa bahwa apa yang disampaikan kepada publik itu membuat keresahan baru, ketidakpastian," kata Zuhro.

        Baca Juga: Singgung Jokowi, Amien Rais Blak-blakan Soal Partai Ummat yang Tak Lolos Jadi Peserta Pemilu: Mereka Risih dengan Saya karena…

        Pemerintah, kata dia, harus segera memperhatikan dan menyiapkan langkah-langkah menuju 2024 agar penyelenggaraan pemilu bisa berjalan dengan sukses. Bila perlu tambah Zuhro, Jokowi bisa mencontoh Presiden ketiga RI, BJ Habibie yang meskipun dalam situasi dibenci DPR tetap bertanggung jawab di akhir masa jabatannya untuk kelancaran pemilu.

        "Seperti Pak Habibie waktu itu, tahun 1999 dia tahu dia tidak dipercaya DPR, ya sudah tapi dia lakukan Pemilu 1999 itu dengan penuh tanggung jawab. Nah saya kira Pak Jokowi harus melakukan hal yang sama supaya tidak terus-menerus terjadi kegaduhan," ujarnya.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: