Tanggapi Ucapan Luhut, Wapres Ma'ruf Amin: OTT KPK Masih Perlu Dilakukan

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin menyatakan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih dapat dilakukan dengan diiringi pencegahan dan pendidikan anti korupsi secara komprehensif.

"Sebenarnya pemberantasan korupsi itu seperti sudah dirumuskan oleh KPK sendiri dilakukan secara komprehensif, dari pendidikan, pencegahan dan penindakan ini sangat berkorelasi," kata Wapres dalam keterangan langsungnya saat menghadiri acara Pemberian Anugerah Revolusi Mental Tahun 2022, di Hotel Borubudur Jl. Lapangan Banteng Selatan No. 1 Jakarta, Rabu (21/12/2022).

Baca Juga: Heran Menterinya Jokowi Malah Nyatakan OTT KPK Jelek, Elite PKS: Aneh, Mestinya Itu Didukung!

Sebelumnya, dalam peluncuran Aksi Pencegahan Korupsi 2023-2024 Stranas PK, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut OTT tidak baik untuk Indonesia. “Kita OTT itu kan enggak bagus sebenarnya. Buat negeri ini jelek banget gitu. Tapi kalau kita digital life. Siapa yang mau lawan kita,” ucap Luhut.

Menurut Wapres, OTT merupakan rumusan yang dibuat oleh KPK. Karena itu. jika penerapan pencegahan dan pendidikan anti korupsi telah berhasil, maka penindakan dapat lebih diminimalkan.

"Jadi kalau pencegahan dan pendidikan ini sudah berhasil mungkin penindakan itu bisa tidak ada, minim. Tapi kalau ini masih belum berhasil, pendidikan dan pencegahan mungkin akibatnya ada dalam penindakan," ucap Wapres.

Untuk itu, Wapres menegaskan agar ke depan pencegahan dan pendidikan anti korupsi dapat lebih masif di galangkan. "Ini untuk bagaimana supaya bagaimana tidak lagi terjadi penindakan supaya lebih masif ada di pendidikan dan pencegahan," tegasnya.

Baca Juga: Dengar Luhut Nilai OTT KPK Buat Indonesia Jelek, Ucapan Elite Demokrat Tajam: Gak Ada Harapan...

Sementara itu, Menteri Kooridnator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku setuju dengan meminimalisir penindakan termasuk OTT.

"Ya sebaiknya memang kita minimalisir penindakan ya termasuk OTT, Tapi itu akan terjadi dengan sangat baik kalau dari sisi pendidikan penyadaran kepada masyarakat merubah mental korupnya," kata dia.

Menurutnya, para pejabat saat ini telah menyadari bahaya korupsi melalui gerakan revolusi mental yang telah efektif namun belum maksimal.

Baca Juga: Wapres Tegaskan Upaya Pemerintah Bersihkan Papua dari Pemberontak

"Para pejabat-pejabat itu betul-betul sudah menyadari bahwa korupsi itu menghancurkan dan itu kan perlu waktu dan ini melalui gerakan revolusi mental ini," jelasnya.

Dia menegaskan, selama kepemimpinan Presiden Jokowi dan revolusi mental di lakukan maka dapat meminimalkan pencegahan korupsi di Indonesia.

Baca Juga: Anies Baswedan Cuma Kena Getah, Elite NasDem Ungkap Dalang Politik Identitas: Semua Harus Sadar...

"Namanya merubah mental itu kan tidak bisa serta-merta harus melalui proses yang panjang dan juga intensif dan ini kan gerakan revolusi mental juga baru di digelar secara efektif selama kepemimpinan Bapak Jokowi ya baik periode pertama maupun periode kedua," tegasnya.