Pernyataan Menkeu Soal Kondisi Keuangan Negara Inkonsisten, Ekonom Kritik Keras

Mengomentari pernyataan dari Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani terkait dengan kondisi keuangan negara, ekonom dan pakar kebijakan publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat menyampaikan bahwa pernyataan yang dibuat oleh Menkeu telah membuat publik dengan statement yang bertentangan satu sama lain, yaitu dengan informasi terkait kondisi keuangan negara yang surplus maupun defisit di sepanjang tahun 2022.

"Sementara publik masih ingat bahwa pada awal November Menteri Keuangan pernah mengakui bahwa ada sisa anggaran yang belum direalisasikan sebesar Rp1200 triliun yang harus dihabiskan dalam kurun waktu dua bulan. Daya serap anggaran yang hanya 61,6% hingga 30 September 2022 tahun ini semestinya dimakan untuk pengetatan anggaran sehingga berpeluang untuk bisa surplus kembali pada akhir tahun. Sebagian pengamat pun menyampaikan bahwa sisa APBN Rp1.200 triliun jangan dihabiskan tahun ini tapi sisakan untuk jaga-jaga di tahun depan," tutur Achmad dalam sebuah rilis pada Minggu (24/12/2022).

Pernyataan Achmad merujuk pada fakta pada September 2022 bahwa Menkeu Sri Mulyani menyampaikan APBN per Agustus 2022 surplus Rp107,4 triliun. Bahkan Achmad menilai glorifikasi dari para pendukung Pemerintah pun telah menghangatkan jagat media pada saat ini dengan adanya pernyataan dari Menkeu Sri Mulyani yang menyatakan bahwa keuangan negara mengalami surplus.

Baca Juga: Defisit APBN, Sri Mulyani Sebut Pasar Surat Berharga Negara Jadi Langkah Perbaikan

"Tapi hari ini media memberitahukan bahwa Kementerian Keuangan mengungkapkan pendapatan negara tercatat Rp2.4979 triliun, lebih rendah dari belanja nengara yang mencapai Rp2.717,6 triliun, hingga 14 Desember 2022," ujar Achmad mempertanyakan informasi yang disediakan.

Terkait dengan data dalam informasi terbaru ini, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa realisasi pendapatan negara bisa lebih rendah dibandingkan belanja negara ini dikarenakan sepanjang tahun 2022, Pemerintah memberikan berbagai anggaran tambahan untuk membantu masyarakat. Hal ini pun turut disampaikan Menkeu dalam konferensi pers APBN Kita pada 20 Desember lalu di mana dirinya menjelaskan bahwa secara keseluruhan APBN sudah mengalami defisit sebanyak Rp237 triliun.

Dengan informasi tersebut, Achmad melihat bahwa pernyataan yang dikeluarkan oleh Menkeu Sri Mulyani telah bertentangan satu sama lain yang tentu membuat publik kemudian menjadi bingung. Achmad pun turut mempertanyakan kebenaran dari kondisi yang sebenarnya, apakah benar surplus atau justru mengalami defisit di sepanjang tahun 2022 ini.

"Inkonsistensi pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan semestinya tidak boleh terjadi. Publik mencatat setiap statement yang dikeluarkan Pemerintah sehingga jika ada pernyataan-pernyataan yang tidak konsisten akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada Pemerintah," pungkas Achmad.