Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
    Indeks
      About Us
        Social Media

        Ada Kekuatan Besar di Balik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode? Pengamat: Masif dan Terstruktur

        Ada Kekuatan Besar di Balik Wacana Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Jokowi 3 Periode? Pengamat: Masif dan Terstruktur Kredit Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
        Warta Ekonomi, Jakarta -

        Isu wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi 3 periode belakangan sempat memicu kontroversi usai disinggung oleh sejumlah pejabat pemerintahan. Menanggapi hal ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI Kunto Adi Wibowo buka suara.

        Ia menduga wacana tersebut sengaja dilanggengkan oleh kekuatan di luar lingkaran Presiden Jokowi. Akan tetapi, Kunto menduga Jokowi tidak ingin menjabat untuk ketiga kalinya lantaran sudah membuat beberapa pernyataan tegas.

        Baca Juga: Anies Baswedan Unggul di Voting ILC, Bachrum: Makanya Orang Serakah Berwacana 3 Periode

        "Bisa jadi ada kelompok lain sehingga isunya tidak pernah padam," ujar Kunto kepada GenPI.co, Senin (27/12/2022).

        Menurut Kunto, Jokowi akan tetap menolak hasutan tersebut meskipun diberi bisikan dari orang lingkar dalam.

        "Kenapa? Karena dia sudah bilang sendiri bahwa hal tersebut akan menampar mukanya," kata dia.

        Kunto juga mengatakan isu perpanjangan masa jabatan presiden hanya terasa di era Jokowi meskipun sempat hadir pada era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

        "Pada era SBY isu tersebut memang ada. Akan tetapi, tidak semasif dan terstruktur di era Jokowi yang selalu dihidupkan setelah isu tersebut mati," ucapnya.

        Baca Juga: Tak Ada Kata ‘Tiga Periode’ dalam Kamus Nasdem, Dukungan ke Presiden Jokowi Hanya Sampai 2024 Saja

        Kunto lantas mengingatkan seluruh elemen masyarakat yang mencintai demokrasi dan menghargai perjuangan reformasi untuk konsisten menjunjung tinggi konstitusi.

        "Kita harus tetap konsisten dalam menolak. Baik dari masyarakat sipil maupun dari kalngan politisi juga harus menolak," tandas Kunto.

        Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

        Editor: Ayu Almas

        Bagikan Artikel: