Pilpres 2024 Bukanlah Waktu bagi Ketum PDIP Megawati Turun Gunung: Tidak Bagus!

Pemilihan presiden (pilpres) 2024 dinlai bukan lagi eranya Ketua Umum (Ketum) PDIP, Megawati Soekarnoputri, untuk "turun gunung". Hal itu disampaikan Pakar Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, Dr Teguh Yuwono.

"Beliau itu kan tokoh bangsa, saya kira sudah tidak waktunya lagi beliau itu harus 'turun gunung' dan maju pada pilpres 2024 nanti," kata Teguh menanggapi munculnya wacana Megawati Soekarnoputri 'turun gunung' pada pilpres 2024 nanti, dalam keterangannya, Selasa (27/12/2022).

Baca Juga: NasDem Sebut Anies Baswedan Dizalimi, Orang PDIP Heran: Harusnya Lapor ke Penegak Hukum, Bukan Disyukuri!

Sebelumnya, di tengah spekulasi siapa yang akan diusung sebagai capres oleh PDIP pada pilpres 2024 nanti, muncul wacana agar Ketum PDIP ini perlu turun gunung agar soliditas partai tetap terjaga.

Bahkan, jika Megawati Soekarnoputri maju, silang pendapat di dalam partai berlambang "banteng moncong putih" ini bakal segera selesai. Pasalnya, semua akan tegak lurus kepada Ketum PDIP tersebut.

Selain sudah tidak waktunya lagi, kata Teguh, turun gunungnya Megawati Soekarnoputri di ajang Pemilu 2024 justru akan menurunkan kewibawaannya sebagai ibu bangsa dan sebagai Presiden ke-5 Republik Indonesia.

Teguh Yuwono mengatakan, jika Megawati maju dalam bursa capres Pemilu 2024 itu pun akan terjadi karena suatu sebab mungkin karena suasana 'mentok' di internal PDIP. "Apapun itu, saya kira tidak bagus untuk regenerasi dan demokratisasi ke depan," tegasnya.

Ia juga tidak menafikan tren munculnya pemimpin senior di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Rusia, bahkan juga Malaysia. Namun, ia mengkhawatirkan jika terjadi di Indonesia akan berdampak kurang baik terhadap regenerasi dan demokrasi.

Menurutnya, akan muncul pernyataan-pernyataan yang kurang pas. Bukan tidak mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan, kalau begitu Susilo Bambang Yudhoyono bisa maju lagi, Amien Rais maju lagi, dan tokoh-tokoh senior lain juga muncul ke permukaan. Sementara, pascaera Jokowi, banyak tokoh-tokoh muda, ada Ridwan Kamil, ada Puan, ada Ganjar, dan sebagainya.

"Maka, tinggal bagaimana sekarang mendinamisasi proses-proses itu sehingga akan mengerucut pada tokoh-tokoh yang memang diharapkan masyarakat berdasarkan survei dan kecenderungan di dalam partai politik," jelasnya.

Baca Juga: Politikus PDIP Ungkap Momen 'Cinta Monyet' dengan Megawati, Budiman: Aku Pengin Pacaran dengan Anak Bung Karno

Oleh karena itu, Teguh berharap dinamika yang berkembang di PDIP sebagai partai yang bisa mengusung sendiri capres dan cawapresnya dikelola dengan baik. Dengan begitu, proses penjaringan calon bisa mengerucut. "Pokoknya, selama belum ada keputusan, spekulasi akan terus ada dan akan terus berkembang," ujar dia.

Berbeda dengan Teguh, Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto, berpendapat wacana yang berkembang tidak bisa diatur-atur dan dilarang. Bagi semua kader dan fungsionaris di PDIP, tidak ada kata lain kecuali bersikap tegak lurus pada keputusan ketua umum.

"Bagi kami para kader dan fungsionaris sesuai keputusan kongres tentang siapa yang akan diusung sebagai capres dan cawapres PDIP adalah hak prerogatif ketua umum," ungkapnya.